MEMPAWAH NEWS – Kelompok Kuliah Kerja Sosial (KKS) 3 Kecamatan Sungai Pinyuh menggelar audiensi dengan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub-LH), Senin 19 Januari di Kantor Dishub-LH. Dalam pertemuan itu, KKS menyoroti pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinilai belum merata di masyarakat.
Kedatangan para mahasiswa KKS 3 Sungai Pinyuh yang dipimpin oleh Muslim, diterima langsung Kepala Dishub-LH, Raja Fajar Azansyah, SE., M.AP beserta jajarannya. Audiensi berlangsung hangat dan akrab.
Dalam kesempatan itu, Muslim mengungkapkan menyoroti fakta kewajiban para pelanggan listrik di Kabupaten Mempawah yang telah dikenakan tarif pajak penerangan jalan sebesar 10 persen dari total tagihan listrik yang harus dibayar setiap bulannya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan adanya kontribusi pajak penerangan tersebut, harusnya masyarakat menikmati pelayanan PJU yang lebih baik dan merata. Faktanya hari ini tidak semua lingkungan masyarakat mendapatkan PJU,” ungkap Muslim.
Masih dalam kesempatan itu, Muslim turut mempertanyakan progres dan langkah konkret pemerintah daerah dalam melakukan perawatan serta pengembangan penerangan jalan.
“Persoalan lainnya, titik-titik PJU yang ada di masyarakat kerap kali tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, ada PJU yang sudah rusak dan tidak dilakukan perbaikan dan perawatan,” bebernya.
Menanggapi persoalan itu, Dishub-LH menerangkan pajak penerangan jalan yang dibayar melalui PLN tidak langsung dikelola Dishub-LH. Dana tersebut lebih dulu masuk ke kas daerah, barulah dialokasikan sesuai dengan mekanisme penganggaran.
Terkait perawatan dan perbaikan PJU, Dishub-LH berjanji akan berupaya melakukan penanganan titik-titik PJU secara berkala. Pihaknya mencontohkan beberapa lokasi PJU yang telah dilakukan perawatan berkala seperti Jalan Bardanadi, Jalan Terajumas, Jalan Padat Karya dan lainnya.

















