MEMPAWAH NEWS – Gelombang protes bertubi-tubi memaksa Pemerintah Kabupaten Mempawah membatalkan anggaran pembangunan pendopo Bupati Mempawah sebesar Rp 15 miliar pada APBD TA 2026. Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Bersatu menilai keberhasilan ini merupakan kemenangan masyarakat Mempawah.
Kepastikan pembatalan anggaran pembangunan pendopo Rumah Dinas Bupati Mempawah itu disampaikan oleh Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi saat menerima audiensi Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Bersatu, Rabu 1 April di Aula Kantor Bupati Mempawah.
Dalam audiensi tersebut, Koordinator Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Bersatu, Muslim mengungkapkan, munculnya wacana pembangunan pendopo telah melukai kepercayaan publik dan menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyat.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Belakangan ini, kami mendapatkan informasi kalau pembangunan pendopo Bupati Rp 15 miliar kembali dianggarkan dan akan dilaksanakan. Maka, melalui audiensi ini, kami minta kejelasan dan kepastian dari pemerintah daerah,” tegas Muslim.
Menanggapi desakan tersebut, Wabup Juli Suryadi didampingi Sekda Ismail dan Kepala Bapprinda, Ami Febrianto menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mempawah membatalkan anggaran pembangunan pendopo Bupati.
“Anggaran sebesar Rp15 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan pendopo akan dialihkan untuk meningkatkan dan memperluas jaringan air bersih di wilayah Kabupaten Mempawah,” tegas Juli Suryadi.
Menurut Juli, peningkatan layanan air bersih merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung arahan pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya terkait ketersediaan air bersih di perkotaan maupun wilayah kabupaten.
“Kami pastikan pembangunan pendopo akan dialihkan untuk peningkatan jaringan air bersih di Kabupaten Mempawah,” tegasnya meyakinkan.
Muslim menyebut, pembatalan anggaran pembangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati Mempawah Rp 15 milair merupakan bukti nyata kekuatan rakyat dalam mengoreksi arah kebijakan pemerintah.
“Ini kemenangan rakyat Mempawah. Pemkab tidak boleh lagi mengabaikan suara masyarakat,” tegasnya.
Tak lupa, Muslim menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah konsisten mengawal isu ini hingga mencapai hasil.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Mempawah yang telah berdiri bersama dalam perjuangan ini. Tanpa tekanan dan persatuan rakyat, keputusan ini tidak akan pernah terjadi,” lanjutnya.
Muslim menekankan, pembatalan anggaran Pendopo Bupati Mempawah Rp 15 miliar harus menjadi pelajaran keras bagi pemerintah daerah agar lebih peka dan memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, bukan proyek yang berpotensi menimbulkan penolakan luas.
”Keputusan ini bukan akhir, melainkan awal dari pengawasan publik yang lebih kuat terhadap setiap kebijakan pemerintah di Kabupaten Mempawah,” pungkasnya.

















