MEMPAWAH NEWS – Tim Penasehat Hukum (PH) Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Labbaik Indonesia menyambangi Rumah Sakit dan Kepolisian terkait kasus meninggalnya santri Irfan (16). Mereka melakukan koordinasi guna memastikan proses hukum berjalan dengan objektif dan profesional.
Senin 6 April, Tim Advokat YBH Mempawah Bestari yang terdiri dari Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Deky Mulyadi, S.H., M.H., dan Muhammad Viki Syuriansah, S.H., M.H. itu, melakukan koordinasi dengan pihak RS Bhayangkara dan RS Santo Antonius Pontianak.
“Kami ingin memperoleh informasi awal terkait kondisi medis almarhum, sebagai bagian dari upaya memahami fakta secara komprehensif dan objektif,” kata Deviyanti.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian, lanjut Deviyanti, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian. Dalam koordinasi itu, mereka menanyakan perkembangan penanganan perkara dan proses hukum yang sedang berlangsung.
“Pada prinsipnya, klien kami (Ponpes Labbaik Indonesia) menghormati dan mendukung penuh setiap tahapan proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena itu, kami mendorong agar proses penanganan perkara ini dilakukan secara komprehensif,” ujarnya.
“Yakni, melalui pendekatan forensik yang kuat, analisis hukum yang cermat, serta pendalaman fakta secara objektif, guna membantu menghadirkan konstruksi peristiwa yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” timpal Deviyanti.
Sementara itu, Deky Mulyadi, SH, MH mengungkap dari informasi yang diperoleh belum pernah dilakukan autopsi terhadap almarhum (Irfan). Hal itu dibuktikan dengan adanya surat pernyataan penolakan autopsi dari keluarga almarhum.
“Hal ini tentu menjadi salah satu kendala dalam proses pendalaman dan pengungkapan secara ilmiah penyebab meninggalnya almarhum (Irfan),” pendapat Deky.
Karena itu, Deky menegaskan belum terdapat kesimpulan resmi dari pihak berwenang terkait adanya unsur pidana dalam peristiwa meninggalnya almarhum. Untuk itu, Deky minta semua pihak menahan diri dan tidak membentuk opini sendiri sebelum keluar hasil resmi dari proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami minta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Karena, tujuan kita bersama adalah menemukan kebenaran yang objektif dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Terkait rencana pihak Kepolisian memeriksa sejumlah santri, Muhammad Viki Syuriansah, S.H., M.H mengatakan, pihak pesantren sedang melakukan koordinasi internal, termasuk dengan orang tua atau wali santri.
“Perlindungan terhadap anak sebagai saksi menjadi perhatian utama, baik dari sisi psikologis maupun prosedur hukum yang berlaku, mengingat para santri masih berada di bawah umur dan memiliki hak yang wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pesannya mengingatkan.
Lebih lanjut, dia menekankan, setiap proses hukum yang melibatkan santri harus dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan aspek psikologis serta mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk: mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Hendaknya semua pihak tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta tidak membentuk opini yang dapat menyesatkan publik,” pesannya.
“Ponpes Labbaik Indonesia menegaskan komitmennya untuk bersikap terbuka, kooperatif, dan mendukung penuh pengungkapan kebenaran secara objektif, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak,” tandasnya.

















