MEMPAWAH NEWS – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menilai penghargaan tersebut tak sesuai dengan fakta dan realisasi yang terjadi di masyarakat Kalimantan Barat.
Aktivis Mempawah, Mohlis Saka mempertanyakan capaian yang telah diraih Pemprov Kalbar hingga dinilai layak menerima penghargaan Pengendalian Inflasi Daerah dan Creative Financing Daerah.
“Intinya kita menantang Pemprov Kalbar untuk membuktikan kepada publik. Apa capaian nyata dari Pemprov Kalbar sehingga berhak mendapatkan kedua penghargaan tersebut,” cecar Mohlis Saka, Jumat 8 Mei di Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Mohlis yang juga Sekretaris LPM Kabupaten Mempawah ini membahas persoalan pengendlaian inflasi yang dilakukan melalui sinergi TPID tingkat provinsi yang dipimpin langsung Gubernur.
“Berbicare inflasi, make hal hal pokok yang harus dijage adalah keterjangkauan harge, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ape semue itu telah terlaksane dilapangan ?,” ujar Mohlis dengan logat melayunya.
Menurut Kepala Desa Pasir Panjang ini, hal penting dalam pengendalian inflasi daerah yang menjadi tugas TPID bukan sekedar seremonial, melainkan bukti nyata dilapangan seperti melakukan monitoring, menganalisis, dan mengambil langkah preventif serta korektif terhadap pergerakan harga barang.
“TPID Award diberikan setiap tahun sebagai apresiasi atas kinerja dalam pengendalian inflasi oleh Kemendagri, tapi jangan realite dilapangan tak nyata,” tuturnya.
Sebab, imbuh dia, strategi pengendalian inflasi harus benar-benar terealisasi nyata seperti keterjangkauan harga melalui kegiatan operasi pasar murah, sidak pasar, monitoring harga bahan pokok.
“Jangan sampai hanya saat disidak semua harga barang normal, namun setelahnya harga kembali melambung tinggi. Terutama pada momentum tertentu seperti hari besar keagamaan,” sebutnya.
Lebih lanjut, Mohlis Saka membahas ketersediaan pasokan harus memberikan kepastian stok pangan bagi konsumen. Serta, kelancaran distribusi yang merupakan bagian krusial bagi TPID untuk mengendalikan biaya transportasi logistik, memperbaiki infrastruktur.
“Masalah infrastruktur, masih banyak jalan-jalan yang menjadi alur distribusi barang dalam kondisi rusak. Kondisi ini berdampak terhadap melonjaknya harga bahan pokok di daerah. Sebab, akses distribusi lebih lama dan memakan biaya besar,” bebernya.
Selanjutnya, Mohlis Saka mengomentari penghargaan Creative Financing. Mohlis menyoroti keberadaan pihak swasta yang telah mengeruk hasil bumi dan alam di Kalbar, namun belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan infrastruktur daerah.
“Di Kalbar banyak perusahaan swasta yang telah lama beroperasi mengeruk kekayaan sumber daya alam. Namun, masih sedikit yang berkontribusi membangun infrastruktur. Jika memang tidak mau membangun, maka swasta tidak boleh menggunakan akses jalan yang dibangun pemerintah,” cecarnya.
Lebih lanjut, Mohlis menyebut pemanfataan aset daerah yang tak difungsikan dengan optimal. Maka, dia menyarankan agar keberadaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dimaksimalkan dengan tata kelola keuangan fleksibel berbasis kinerja dan transparan, Pemanfaatan BUMD dapat menambah kontribusi PAD.
“Jadi, creative financing daerah itu sangat didukung penuh oleh Ditjen Bina Keuda Kemendagri untuk mengatasi infrastructure gap,” tandasnya.

















