MEMPAWAH NEWS – Terungkapnya kepemilikan izin bodong penambangan galian C di Bukit Peniraman, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah membuktikan lemahnya pengawasan. Indonesia Justice Watch (IJW) menilai pemerintah daerah (Pemda) kecolongan. Pihaknya pun mendesak Kepolisian mengungkap dan mengusut sindikat penerbit izin bodong tersebut.
“Kita sangat prihatin dengan mencuatnya kasus izin bodong penambangan galian C di Bukit Peniraman. Ini merupakan preseden buruk bagi lingkungan. Sudah tak terhitung berapa besar kerusakan alam yang ditimbulkan akibat penambangan di Bukit Peniraman,” sesal Direktur Advokasi IJW, Sudianto Nursasi, SH, Kamis 14 Mei di Mempawah.
Menurut Sudianto, Pemda Mempawah harus bertanggungjawab terhadap kasus izin bodong dan kerusakan lingkungan Bukit Peniraman. Sebab, imbuh dia, aktivitas penambangan dan galian C sudah berlangsung bertahun-tahun.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemda Mempawah seakan tutup mata. Sudah bertahun-tahun penambangan berlangsung, kenapa baru sekarang terungkap ada izin penambangan dan galian C bodong di lokasi itu,” cecarnya.
Karenanya, IJW mendesak agar aparat berwenang segera mengusut sindikat atau jaringan penerbitan izin bodong tersebut. Sebab, menurut Sudianto, bukan tidak mungkin lokasi-lokasi penambangan dan galian C lain di Kabupaten Mempawah maupun daerah lainnya hanya mengantongi izin bodong tersebut.
“Kita minta Polda Kalbar bergerak cepat melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan dan sindikat penerbit izin penambangan dan galian C bodong ini. Kemungkinan bukan hanya di Bukit Peniraman saja, lokasi-lokasi lain bisa saja terjadi kasus serupa,” tuturnya.
Lebih lanjut, IJW juga mensinyalir adanya keterlibatan oknum pihak berwenang yang melindungi aktivitas penambangan galian C di Bukit Peniraman. Sehingga, penggunaan izin bodong tersebut seakan tak tersentuh hukum.
“Sudah pasti ada keterlibatan oknum yang melindungi para pengusaha penambangan galian C yang menggunakan izin bodong ini. Kalau tidak ada yang membackup, tidak mungkin mereka bisa beroperasi dengan bebas,” tegasnya.
Perusahaan Bayar Ratusan Juta
Pada awal Mei lalu, Tim Penegakan Hukum (Gakum) gabungan instansi Pemprov Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan pemeriksaan di lokasi galian C di Bukit Peniraman.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dua perusahaan yang mengelola galian C yakni CV WP dan CV HPP mengantongi izin bodong dengan mengatasnamakan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
“Setelah dicek oleh petugas dari DPMPTSP Kalbar, ternyata izin yang dimiliki kedua perusahaan ini bodong. Diketahui bodong itu dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sesuai dengan penambangan galian C,” jelas petugas yang enggan namanya dipublikasi.
Diduga, praktik penerbitan izin bodong itu melibatkan oknum sindikat di lingkungan instansi terkait. Mereka meyakinkan para korban untuk memperoleh izin penambangan galian C dengan cepat dan mudah.
“Informasi dari pemilik perusahaan, mereka mengeluarkan biaya ratusan juta untuk mendapatkan izin bodong tersebut,” paparnya.
Tim Gakum telah menindaklanjuti temuan izin bodong ini dengan memasang plang himbauan dan peringatan di lokasi penambangan galian C di Bukit Peniraman. Mereka juga telah mensosialisasikan kepada pemilik perusahaan terkait prosedur dan mekanisme perizinan yang legal dan sah.
Temuan ini membuktikan praktik pemalsuan izin penambangan marak terjadi di masyarakat. Para korban pun harus mengeluarkan biaya ratusan juta untuk memperoleh izin bodong hasil rekayasa sindikat yang diduga kuat melibatkan oknum birokrasi di instansi bersangkutan. Patut ditelusuri, uang ratusan juta izin bodong penambangan itu mengalir ke siapa saja?

















