Media Lokal Dianaktirikan, SMSI Kalbar Kritik Kebijakan Pemprov dan Pemkab

Minggu, 31 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua SMSI Kalbar, M Khusyairi

Ketua SMSI Kalbar, M Khusyairi

PONTIANAK –Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Barat menyampaikan kekecewaan terhadap sikap dan kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pasalnya, pemangku kebijakan pemerintah dinilai semakin minim memberikan perhatian terhadap keberlangsungan media lokal, khususnya media siber atau online. Bahkan, mulai dari Pemprov dan Pemkab belum melakukan kerja sama dengan perusahaan media lokal. Terlebih lagi dengan kondisi sekarang, yang semakin dijadikan alasan.

Menurut, M Khusyairi, alasan efisiensi anggaran yang kerap disampaikan pemerintah tidak seharusnya menjadi dalih untuk memangkas anggaran kerja sama publikasi dengan perusahaan media lokal. Sebab di sisi lain, masih banyak program dan kegiatan lain yang dianggap tidak begitu mendesak justru tetap dianggarkan.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sangat prihatin. Ketika bicara efisiensi, yang pertama kali dipangkas justru anggaran publikasi media lokal. Padahal media adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Sery Tayan itu mencontohkan, kondisi yang terjadi pada beberapa kabupaten. Pada Tahun (TA) Anggaran 2025, kerja sama publikasi disebut hanya berbentuk iklan ucapan semata.

Bahkan, sambung dia, untuk Tahun Anggaran 2026, hingga memasuki bulan Juni belum ada tanda-tanda permintaan pemasangan iklan maupun kerja sama publikasi dari pemerintah daerah.

“Ini sangat memprihatinkan. Tahun lalu hanya sebatas iklan ucapan, sekarang memasuki pertengahan tahun pun belum ada kepastian kerja sama. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, bagaimana media lokal bisa bertahan?” tegasnya.

Disamping itu, masih disampaikannya, SMSI Kalbar juga menyoroti pola belanja publikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang dinilai terkesan hanya didominasi media tertentu saja.

Kondisi tersebut dianggap menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan bagi perusahaan media lokal yang juga memiliki legalitas resmi dan menjalankan kewajiban usaha di daerah.

BACA JUGA  Dandim Janjikan Solusi Saat Meninjau Banjir di Jalan Sungai Pinyuh-Anjongan

“Kami melihat biaya publikasi di Pemprov Kalbar seolah hanya berputar pada media tertentu. Sementara media-media lokal yang tumbuh dan berkembang di Kalbar kurang mendapatkan perhatian,” sesalnya.

Sehingga, imbuh dia, kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pelaku media lokal. Apakah media lokal harus berseberangan terlebih dahulu dengan pemangku kebijakan agar diperhatikan? Atau harus memukul dulu baru kemudian dirangkul?

“Jangan sampai muncul kesan, media yang kritis baru diperhatikan. Sedangkan media yang selama ini menjaga kemitraan dan tetap profesional justru diabaikan,” sindirnya.

Ia menegaskan, media lokal bukan sekadar perusahaan biasa, melainkan bagian penting dalam pembangunan daerah, penyebarluasan informasi publik, hingga kontrol sosial.

Apalagi sebagian besar media yang tergabung dalam SMSI merupakan perusahaan lokal yang memulai usaha dari daerah, mengurus perizinan di Kalbar, hingga membayar pajak di Kalbar.

“Media lokal ini anak daerah sendiri. Mereka membuka lapangan pekerjaan, membayar pajak, dan ikut membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sudah semestinya mendapat perhatian,” ujarnya.

Diketahui, SMSI merupakan organisasi tempat berhimpunnya para pemilik media siber yang telah terverifikasi Dewan Pers. Secara nasional, SMSI menjadi organisasi perusahaan media siber dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, bahkan dunia yakni mencapai 3.375 media berdasarkan rekor MURI Tahun 2022.

Sementara di Kalimantan Barat sendiri, SMSI saat ini beranggotakan 45 perusahaan media dengan kepengurusan yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

SMSI Kalbar pun meminta pemerintah daerah, Dinas Kominfo, hingga DPRD di seluruh wilayah Kalbar agar lebih berpihak terhadap keberlangsungan media lokal. Terutama dalam menciptakan kebijakan publikasi yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

“Kami berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi media lokal hari ini. Jangan sampai media-media daerah satu per satu tumbang karena kurangnya perhatian pemerintah sendiri,” pendapatnya.

BACA JUGA  Anggaran Rumdin Bupati Mempawah Disahkan ?, IKAMI : Bupati-DPRD Bersekongkol Hianati Rakyat

“Yang menjadi pertanyaan kami hari ini, apakah media lokal harus berseberangan terlebih dahulu dengan pemangku kebijakan agar diperhatikan? Atau mesti memukul dulu baru dirangkul? Jangan sampai muncul kesan seperti itu di tengah pelaku media lokal yang selama ini tetap menjaga profesionalisme dan kemitraan,” tandasnya mengakhiri.(*)

Follow WhatsApp Channel mempawahnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jembatan Utama Terendam Banjir, Aktivitas Warga Desa Ansiap Terhambat
Dibangun Sejak 2020, Fasilitas Air Bersih di Segedong Rusak dan Terbengkalai
Kades Antibar Desak Terbitkan Perbup Pondok Pesantren
Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mempawah Gelar Pelatihan Tim Teknis
Pertarungan Politik Gen X versus Milenial di Pilkades Parit Bugis
PPKD Parit Bugis Terima Dua Berkas Pendaftaran Bacakades
DEMA STAI Mempawah Tuntut Kebijakan Pemkab Antisipasi Karhutla
Aroma Cawe-Cawe Penguasa di Pilkades Serentak Mempawah 2026

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:57 WIB

Dibangun Sejak 2020, Fasilitas Air Bersih di Segedong Rusak dan Terbengkalai

Selasa, 17 November 2026 - 05:34 WIB

Kades Antibar Desak Terbitkan Perbup Pondok Pesantren

Kamis, 12 November 2026 - 11:37 WIB

Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mempawah Gelar Pelatihan Tim Teknis

Jumat, 6 November 2026 - 10:08 WIB

Pertarungan Politik Gen X versus Milenial di Pilkades Parit Bugis

Kamis, 5 November 2026 - 14:44 WIB

PPKD Parit Bugis Terima Dua Berkas Pendaftaran Bacakades

Berita Terbaru

upacara sertijabat Kasat dan Kapolsek dilingkungan Polres Mempawah/foto : dok Humas Polres Mempawah

PEMERINTAHAN

Polres Mempawah Mutasi Dua Kasat dan Empat Kapolsek

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:16 WIB

Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi

KRIMINAL

DPD GAIB Kalbar Laporkan Kasus Oli Palsu ke Mabes Polri ​

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:19 WIB

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

PENDIDIKAN

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

Jumat, 20 Nov 2026 - 10:44 WIB

FKUB Goes To School di SMKN 1 Mempawah Hilir

RELIGI

FKUB Goes To School Edukasi Ratusan Pelajar di Mempawah

Jumat, 20 Nov 2026 - 00:10 WIB