MEMPAWAH – Ratusan supir truk menggelar aksi demonstrasi jilid II di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Selasa pagi 7 Juli. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Mempawah mengevaluasi pendistribusian BBM subsidi solar yang diduga marak terjadi penyelewenngan.
Kedatangan ratusan massa diterima oleh Bupati Mempawah, Erlina didampingi Wakil Bupati, Juli Suryadi Burdadi, Kapolres AKBP Jonathan David, Forkopimda, Sekda Abdul Malik, sejumlah Kepala OPD dan pihak terkait lainnya.
Dihadapan Bupati Erlina, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penimbunan BBM subsidi solar di Kabupaten Mempawah serta menindak .t
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami minta aparat penegak hukum menindaktegas siapa saja yang terbukti terlibat melakukan penimbunan BBM subsidi solar,” tegas Koorlap aksi, Umar Faruq.
Kemudian, lanjut dia, mendesak aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap oknum yang diduga melakukan praktik pungutan liar dalam proses distribusi maupun penjualan solar bersubsidi yang merugikan masyarakat.
“Kami minta agar Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama instansi terkait melakukan evaluasi total terhadap kinerja Satgas Pengawasan SPBU, serta mengoptimalkan pengawasan untuk menangkal penyimpangan BBM subsidi,” pintanya.
Masih dalam tuntutannya, massa mendesak agar Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama PT Pertamina Patra Niaga segera memenuhi komitmennya untuk menambah kuota BBM solar subsidi sebesar 3 ton perhari di sejumlah SPBU.
“Kami menagih janji dan komitmen terkait penambahan kuota solar subsidi pada beberapa SPBU seperti SPBU Purun Kecil, SPBU Nusapati, SPBU Sungai Pinyuh dan SPBU Pasir,” desaknya.
Menanggapi tuntutan pendemo, Bupati Erlina mengaku sangat memahami keresahan para supir terkait antrian BBM subsidi di SPBU. Menurut Erlina, persoalan serupa juga terjadi di daerah lainnya.
“Dalam persoalan ini, Pemkab Mempawah akan memfasilitasi rapat bersama yang melibatkan para aparat penegak hukum, pemilik SPBU, Pertamina dan perwakilan supir, untuk mencari solusi bersama,” tegas Erlina.
Lebih lanjut, Erlina menekankan pemerintah bukan pemilik SPBU. Sehingga, dalam persoalan tersebut Pemda hanya bertindak sebagai mediator antara para pendemo dengan pengelola SPBU.
“Dalam persoalan ini, kami bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi antara semua pihak untuk mendapatkan solusi terbaik,” tegas Erlina.

















