MEMPAWAH NEWS — Kritik terhadap kinerja para pejabat Eksekutif dan Legislatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali menjadi perhatian publik. Sorotan diarahkan pada munculnya kesan sebagian pejabat lebih memilih bersikap ‘cari aman’ dari pada mengambil langkah tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan.
“Dalam pemerintahan, sikap berhati-hati memang diperlukan, namun kehati-hatian tidak seharusnya berubah menjadi alasan untuk menghindari keputusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab seorang pejabat publik,” tegas Tokoh Masyarakat Antibar, Julkarnaidi, Kamis 20 Agustus di Mempawah.
Menurut pria yang akrab disapa Eju ini, mentalitas mencari aman berpotensi membuat berbagai persoalan publik berjalan tanpa penyelesaian yang jelas. Sebab, imbuh dia, ketika seorang pejabat lebih mempertimbangkan risiko terhadap posisi, jabatan, maupun citra politik dibanding kepentingan masyarakat, maka keberanian untuk mengambil keputusan melemah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Padahal, jabatan publik bukan sekadar kehormatan atau kedudukan administratif, melainkan amanah yang menuntut keberanian, integritas, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat,” cecarnya.
Eju juga mengkritik para pejabat Legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Menurut pandangannya, DPRD tidak seharusnya hanya hadir dalam forum rapat, seremonial, atau pembahasan administratif, tetapi harus mampu menjalankan fungsi kontrol secara kritis dan objektif.
“Ketika terdapat kebijakan atau persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat, wakil rakyat semestinya berani menyampaikan pertanyaan, meminta penjelasan, dan mendorong penyelesaian secara terbuka, bukan justru mengambil posisi yang paling aman secara politik,” tuturnya.
Di sisi Eksekutif, imbuh dia, pejabat pemerintah daerah dituntut memiliki keberanian menyelesaikan persoalan yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya. Karena, masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar pandai memberikan pernyataan, tetapi masyarakat membutuhkan pejabat yang mampu bekerja, mengambil keputusan, serta hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan.
“Jika setiap persoalan justru dilempar dari satu meja ke meja lainnya karena kekhawatiran mengambil keputusan, maka pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat kehilangan arah,” tuturnya.
Masih disampaikan Eju, rakyat memilih dan membayar pajak bukan untuk menyaksikan para pejabat saling menjaga posisi, melainkan untuk mendapatkan pemerintahan yang bekerja secara nyata. Karena, ukuran keberhasilan pejabat bukan seberapa aman mereka mempertahankan jabatan, tetapi seberapa besar tanggung jawab yang mereka tunaikan dan seberapa nyata manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat.
“Kabupaten Mempawah membutuhkan pejabat yang berani keluar dari zona nyaman dan tidak menjadikan jabatan sebagai ruang untuk sekadar mempertahankan posisi. Eksekutif membutuhkan keberanian dalam menjalankan pemerintahan, sementara Legislatif membutuhkan ketegasan dalam melakukan pengawasan. Kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan kepentingan kelompok, politik, maupun mempertahankan citra,” timpalnya.
Sudah semestinya para pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Mempawah melakukan introspeksi, apakah sudah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, atau terlalu sibuk mencari posisi yang paling aman. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang berani bertindak, terbuka menerima kritik, dan siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
“Pemimpin yang baik bukanlah mereka yang selalu mencari aman, melainkan mereka yang berani mengambil tanggung jawab ketika kepentingan rakyat membutuhkan keberanian,” pungkasnya.(*)

















