Tangkap Pembakar dan Pembayar

Selasa, 25 Agustus 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mempawah

MEMPAWAH NEWS – Pemerintah sedang dibuat pusing dengan ulah oknum tidak bertanggungjawab baik individu maupun korporasi yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan. Termasuk di Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu penyumbang titik api terbanyak.

Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Mempawah Bestari menganalisa dua penyebab terjadinya karhutla. Yakni karhutla yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia.

“Kalau faktor alam itu dipicu kemarau panjang, lahan gambut yang mudah terbakar. Lahan gambut ini kalau terbakar, sangat sulit dipadamkan dan akan menimbulkan asap tebal,” kata Ketua YBH Mempawah Bestari, Deky Mulyadi, SH, MH, Selasa pagi 25 Agustus di Mempawah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian, sambung Deky, karhutla disebabkan faktor manusia. Bahkan, menurut dia 90 persen karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat disebabkan oleh faktor manusia dengan berbagai modus.

“Misalnya, perusahaan atau individu membuka lahan dengan cara dibakar. Metode ini dianggap paling murah dan efektif untuk membuka lahan. Cukup disulut api, maka lahan siap ditanami sawit, jagung, karet dan tanaman lainnya,” bebernya.

Lalu, sambung Deky, kelalaian oknum membuang puntung rokok atau membakar sampah di areal lahan gambut. Sehingga, ketika terjadi kelalaian maka api dengan cepat membakar lahan-lahan di sekitarnya.

“Modus lainnya dilakukan oleh oknum perusahaan membayar masyarakat untuk membakar lahan. Tujuannya agar tidak terdeteksi perusahaan yang membakar lahan, tetapi mengkambinghitamkan masyarakat,” paparnya.

Dalam kasus karhutla, ulas Deky, para pelaku dijerat dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 69 ayat (2) melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dengan ancaman pidana 3-10 tahun ditambah denda uang Rp 3 Miliar – Rp10 Miliar.

BACA JUGA  Warga Desa Toho Ilir Tanam Tempayan, Protes Jalan Rusak Ulah Proyek PT Antam

Lalu, masih disampaikan Deky, penerapan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana 5 tahun ditambah denda Rp 5 Miliar. Serta, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

“Dasar hukum penindakan pelaku karhutla juga tercantum dalam KUHP pasal 187: tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran,” urainya.

Dalam penindakannya, Deky menyebut pihak Kepolisian akan menangkap pelaku lapangan. Biasanya, pelaku lapangan ini merupakan petani atau buruh yang membakar lahan. Diproses pidana dan mendapatkan ancaman hukuman 1-3 tahun penjara.

“Lalu, Polisi dan KLHK Gakkum akan menelusuri siapa yang memberi perintah membayar atau pembayar. Ini agak sulit, karena harus dibuktikan dengan aliran dana dan adanya perintah. Andai terbukti ada keterlibatan perusahaan, maka perusahaan kena denda maksimal Rp10 Miliar dan dicabut izin lahannya,” kata Deky.

Bahkan, masih menurut Deky, KLHK juga akan melakukan gugatan perdata terhadap perusahaan untuk biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat karhutla. Jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar dan izin perusahaan bisa dicabut oleh pemerintah.

“Namun, sejauh ini sangat sulit untuk menangkap pembayar ini. Karena, aparat penegak hukum butuh 2 alat bukti dan saksi. Makanya banyak kasus karhutla hanya mentok di pembakar saja, sementara pembayar tak tersentuh. Kalau mau karhutla tuntas, maka tangkap pembakar dan pembayar,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel mempawahnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jembatan Utama Terendam Banjir, Aktivitas Warga Desa Ansiap Terhambat
Dibangun Sejak 2020, Fasilitas Air Bersih di Segedong Rusak dan Terbengkalai
Kades Antibar Desak Terbitkan Perbup Pondok Pesantren
Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mempawah Gelar Pelatihan Tim Teknis
Pertarungan Politik Gen X versus Milenial di Pilkades Parit Bugis
PPKD Parit Bugis Terima Dua Berkas Pendaftaran Bacakades
DEMA STAI Mempawah Tuntut Kebijakan Pemkab Antisipasi Karhutla
Aroma Cawe-Cawe Penguasa di Pilkades Serentak Mempawah 2026

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:57 WIB

Dibangun Sejak 2020, Fasilitas Air Bersih di Segedong Rusak dan Terbengkalai

Selasa, 17 November 2026 - 05:34 WIB

Kades Antibar Desak Terbitkan Perbup Pondok Pesantren

Kamis, 12 November 2026 - 11:37 WIB

Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mempawah Gelar Pelatihan Tim Teknis

Jumat, 6 November 2026 - 10:08 WIB

Pertarungan Politik Gen X versus Milenial di Pilkades Parit Bugis

Kamis, 5 November 2026 - 14:44 WIB

PPKD Parit Bugis Terima Dua Berkas Pendaftaran Bacakades

Berita Terbaru

upacara sertijabat Kasat dan Kapolsek dilingkungan Polres Mempawah/foto : dok Humas Polres Mempawah

PEMERINTAHAN

Polres Mempawah Mutasi Dua Kasat dan Empat Kapolsek

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:16 WIB

Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi

KRIMINAL

DPD GAIB Kalbar Laporkan Kasus Oli Palsu ke Mabes Polri ​

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:19 WIB

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

PENDIDIKAN

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

Jumat, 20 Nov 2026 - 10:44 WIB

FKUB Goes To School di SMKN 1 Mempawah Hilir

RELIGI

FKUB Goes To School Edukasi Ratusan Pelajar di Mempawah

Jumat, 20 Nov 2026 - 00:10 WIB