MEMPAWAH NEWS – Warga Desa Parit Bugis, Jhoni Darusman (45) mengaku kesal dengan prosedur penyaluran bantuan pangan program Perum Bulog yang dinilainya berbelit-belit. Dia merasa dipersulit oleh Pemerintah Desa Parit Bagis untuk mendapatkan bantuan beras 30 kilogram itu.
Kekecewaan itu diungkapkan Jhoni melalui media sosial facebook. Dalam unggahannya, Jhoni mengumpat kinerja aparatur Pemerintah Desa Parit Bugis yang dianggap mempersulit dirinya untuk memperoleh bantuan pangan tersebut.
‘Pekerjaan **** **** lah Desa Parit Bugis nih, KC (Kecamatan) Segedong, KB (Kabupaten) Mempawah. Bolak-balik aku di buat nye, cobe beri penjelasan nye, tak lah kite berharap..****** semua kalian tu’ tulis Jhoni di akun sosialnya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditemui dikediamannya pada Selasa 1 September, Jhoni tak menampik kekesalannya atas pelayanan aparatur Pemerintah Desa Parit Bugis, terkait penyaluran bantuan pangan dari Perum Bulog untuk periode Juli-September 2026.
“Awalnya hari Senin saya pergi ke kantor desa dengan membawa undangan dan dokumen pendukung untuk mengambil bantuan pangan berupa 30 kilogram beras dari Perum Bulog,” cerita Jhoni.
Namun, lanjut Jhoni, aparatur Pemerintah Desa Parit Bugis mengatakan kalau bantuan belum dapat disalurkan. Alasanya, pihak desa masih menunggu kehadiran pengawas bansos. Jhoni pun manut saja dan pulang kerumah dengan tangan kosong.
“Besoknya (Selasa) saya datang lagi ke kantor desa untuk mengurus bantuan pangan. Pihak desa kembali tidak dapat memberikan bantuan pangan, alasannya penyaluran bantuan tidak bisa diwakilkan. Dan saya diminta datang lagi hari Kamis 3 September,” bebernya.
Tak pelak, Jhoni pun emosi dengan pelayanan Pemerintah Desa Parit Bugis yang dinilainya mempersulit untuk mengambil bantuan pangan tersebut. Padahal imbuh dia, sesuai petunjuk pada undangan, bantuan tetap bisa disalurkan kepada perwakilan penerima.
“Sesuai ketentuan dalam undangan, tidak ada pengucualian waktu untuk penyaluran bantuan pangan yang diwakilkan. Kenapa pihak desa membuat kebijakan sendiri dengan membuat waktu tertentu,” geramnya.
Lebih lanjut, Jhoni mengaku dirinya mendapatkan surat pemanggilan dari Pemerintah Desa Parit Bugis terkait unggahannya di media sosial yang mengkritik kinerja pelayanan pemerintah desa setempat. Namun, Jhoni memastikan dirinya tak akan menanggapi surat pemanggilan tersebut.
“Terkait postingan di media sosial, saya mendapatkan surat pemanggilan dari pihak desa untuk diminta klarifikasi. Tapi saya tidak akan menanggapi itu,” tegasnya.
Sebab, Jhoni merasa dirinya tidak dihargai oleh Pemerintah Desa Parit Bugis dalam proses penyaluran bantuan pangan. Maka, dia pun tak akan memenuhi panggilan pemerintah desa setempat.
“Sewaktu saya datang untuk mengurus bantuan malah tidak mendapatkan respon. Setelah saya membuat postingan di media sosial barulah ada tanggapan dari desa,” sesalnya.
Wartawan mempawahnews.com mencoba mendapatkan klarifikasi dari Pemerintah Desa Parit Bugis. Namun, Plt Kades Parit Bugis, Khairul Wahyudi yang ditemui di kantornya pada Rabu (2/9) pagi enggan memberikan komentar. Dia beralasan wartawan mempawahnews.com tidak dapat menunjukan surat penugasan untuk melakukan peliputan.
Sikap tersebut sangat disayangkan. Mengingat, jurnalis selalu mengedepankan sikap profesionalisme dengan memberikan ruang konfirmasi dan klarifikasi sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Begitupun ketentuan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menekankan setiap warga negara berhak mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi publik. Sementara kewajiban badan publik yakni menyediakan, melayani dan memberikan informasi secara cepat, tepat waktu dan sederhana.(adi/*)

















