MEMPAWAH NEWS — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menguji keseriusan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menghadapi bencana yang setiap tahun berulang. Di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir dan Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, api diduga telah membakar ribuan hektare lahan.
Angka ini seharusnya tidak hanya dibaca sebagai statistik kebakaran, melainkan bukti kebijakan pencegahan dan penanganan karhutla Pemerintah Kabupaten Mempawah belum sepenuhnya efektif.
Persoalannya, Desa Pasir dan Desa Sekabuk bukan wilayah yang tiba-tiba menjadi rawan kebakaran. Kawasan ini telah berulang kali menghadapi karhutla. Artinya, Pemerintah Kabupaten Mepawah semestinya tidak lagi bekerja dalam kondisi tanpa peta. Pola kejadian sebelumnya seharusnya menjadi dasar untuk menentukan kawasan prioritas, memperkuat pengawasan, menyiapkan sumber air, memperbaiki akses menuju titik rawan, serta memastikan personel dan peralatan berada dalam kondisi siap sebelum api membesar.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Lalu, mengapa kebakaran kembali meluas ? Jika suatu kawasan telah diketahui berulang kali menjadi titik rawan, tetapi setiap tahun kebakaran kembali terjadi dan meluas, tentu publik mempertanyakan apakah strategi pencegahan yang diterapkan benar-benar efektif, atau hanya berhenti pada rutinitas administratif dan seremonial.
Selama ini, penanganan karhutla kerap terlihat bergerak setelah api membesar. Petugas dikerahkan, selang dibentangkan, mesin pemadam dioperasikan, dan berbagai unsur turun ke lapangan. Pemadaman merupakan respons terhadap kegagalan mencegah api membesar. Padahal, pencegahan seharusnya menjadi garis pertahanan pertama.
Kondisi medan di Desa Pasir dan Desa Sekabuk juga memperlihatkan bahwa pemadaman karhutla bukan pekerjaan sederhana. Akses menuju titik api, kondisi lahan, ketersediaan air, cuaca, angin, serta kemungkinan munculnya titik api baru menjadi tantangan tersendiri.
Ketika api sudah menyebar puluhan hingga lebih seratus hektare, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana menghentikan siklus kebakaran agar kawasan yang sama tidak kembali terbakar pada musim berikutnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mempawah berhenti mengukur keberhasilan hanya dari berapa banyak personel yang dikerahkan atau berapa kali rapat koordinasi digelar. Ukuran keberhasilan seharusnya jauh lebih sederhana, apakah luas kebakaran menurun, apakah titik rawan dapat dicegah, seberapa cepat laporan ditindaklanjuti, dan apakah wilayah yang berulang kali terbakar berhasil keluar dari daftar kawasan rawan.
Masyarakat juga layak mendapatkan penjelasan berbasis data. Berbagai pertanyaan masyarakat tentang penanganan karhutla di Desa Pasir dan Desa Sekabuk bukan bentuk serangan kepada pemerintah, melainkan bagian dari hak publik untuk mengetahui apakah kebijakan yang menggunakan sumber daya negara benar-benar menghasilkan dampak.
Kritik juga tidak seharusnya diarahkan kepada petugas pemadam yang berada di lapangan. Mereka justru menjadi pihak yang menghadapi langsung panas, asap, medan berat, dan risiko keselamatan. Sorotan utama semestinya diarahkan pada kualitas perencanaan dan kebijakan pencegahan yang diambil Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Sebab, tidak adil apabila petugas diminta bekerja maksimal memadamkan api, sementara sistem yang seharusnya mencegah kebakaran berkembang belum bekerja secara optimal.
Pemerintah Kabupaten Mempawah masih memiliki ruang untuk membalik keadaan. Karhutla di Desa Pasir dan Desa Sekabuk harus dijadikan bahan evaluasi serius, bukan sekadar berita yang hilang setelah api padam. Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu menyusun strategi khusus untuk kawasan yang berulang kali terbakar.
Pemetaan berbasis data, patroli intensif, deteksi dini, penguatan sumber air, peningkatan akses pemadaman, pelibatan masyarakat, serta evaluasi rutin yang hasilnya dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar terlihat sibuk ketika api sudah membesar. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu membuat api tidak pernah sampai membesar. Hampir 1.000 hektare lahan yang terbakar di Desa Pasir dan Desa Sekabuk harus menjadi alarm keras.
Jika kawasan yang setiap tahun menjadi langganan karhutla masih terus mengalami kebakaran dengan pola yang sama, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya siapa yang menyebabkan api, tetapi juga mengapa sistem pencegahan pemerintah belum mampu memutus siklus kebakaran tersebut.
Hutan di Desa Pasir dan Desa Sekabuk tidak membutuhkan lebih banyak slogan atau kegiatan seremonial berisikan himbauan yang hanya menghabiskan anggaran. Desa Pasir dan Desa Sekabuk membutuhkan strategi yang bekerja, kebijakan yang terukur, dan pemerintah yang mampu membuktikan hasilnya di lapangan.(*)

















