MEMPAWAH NEWS – Polemik internal dilingkup Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mempawah pecah ke ruang publik. Surat mosi tidak percaya dari ASN BPPRD yang ditujukan kepada Plt Suparianto, S.STP, Mec, Dev beredar luas di media sosial pada Jumat 23 Oktober.
Dalam selebaran mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Bupati Erlina melalui Sekda Abdul Malik itu, terdapat 13 poin yang menjadi alasan hilangnya kepercayaan ASN BPPRD kepada Plt Kepala BPPRD Mempawah, Suparianto, S.STP, Mec, Dev.
Mosi tidak percaya yang dibuat pada tanggal 15 Oktober tersebut juga ditembuskan kepada Ketua DPRD, Wakil Bupati Mempawah, Sekda, Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga berita ini ditulis, redaksi mempawah news masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait atas beredarnya surat mosi tidak percaya tersebut.
Berikut 13 alasan diterbitkannya mosi tidak percaya :
- Yang bersangkutan (Suparianto) tidak mempunyai kemandirian dalam memimpin ASN BPPRD
- Dalam mengambil kebijakan sering merugikan bawahan dan mempersulit bawahan
- Dalam melaksanakan pelayanan publik sering melakukan hambatan terutama menyangkut pelayanan pajak
- Dalam proses pertanggungjawaban setiap bidang sering kali diperlambat sehingga serapan anggaran tidak mencapai target
- Kepemimpinan belum mampu memberikan arah organisasi yang jelas. Dalam pelaksanaan tugas masih terdapat ketidakjelasan dalam memberikan arahan, penentuan prioritas serta pengambilan keputusan sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan pekerjaan.
- Koordinasi dan komunikasi internal belum berjalan optimal. Komunikasi antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai BPPRD belum berjalan efektif, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, pekerjaan tumpang tindih dan keterlambatan dalam penyelesaian tugas.
- Pengambilan keputusan dinilai kurang tegas dan tidak konsisten. Beberapa persoalan yang membutuhkan keputusan pimpinan tidak segera mendapatkan peyelesaian yang jelas, sehingga beban penyelesaian pekerjaan lebih dibebankan kepada bawahan.
- Fungsi manajerial dan pengawasan terhadap bawahan belum berjalan optimal. Pimpinan harusnya mampu membagi tugas, memberikan arahan dan melakukan pengawasan, serta memastikan setiap perangkat organisasi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- Kurangnya kemampuan dalam mendorong perbaikan dan inovasi organisasi.
- Respon terhadap permasalahan organisasi belum memadai. Terdapat permasalahan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
- Berpotensi menurunkan efektivitas dan motivasi kerja pegawai.
- Kondisi kepemimpinan yang kurang efektif dapat berdampak terhadap motivasi, kenyamanan kerja serta kepercayaan pegawai terhadap arah organisasi.
- Beban koordinasi dan penyelesaian pekerjaan cenderung bergeser kepada bawahan.

















