MEMPAWAH NEWS – Setelah melalui proses verifikasi faktual, Masjid Annur Opu Daeng Menambon di Komplek Markas Komando Daerah Maritim (Kodaeral) XII di Desa Wajok Hilir, menerima rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mempawah.
Secara simbolis, rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua FKUB Mempawah, Askandar kepada Wakil Komandan Kodaeral XII, Laksma TNI Fajar Rusdianto, Senin 26 Oktober.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DMI Mempawah, Ustaz Shalihin menyerahkan Al-Qur’an beserta perangkatnya sebagai panduan imam dalam pelaksanaan ibadah di Masjid Annur Opu Daeng Manambon.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Sekretaris FKUB Mempawah, Ustaz Muhardi menjelaskan berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, rekomendasi dari FKUB dikeluarkan untuk dua kepentingan utama.
“Yakni, rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah dan pendirian rumah ibadah,” jelasnya.
Rekomendasi FKUB, ungkap Muhardi, memiliki empat fungsi. Yakni, fungsi legalitas dan verifikasi teknis. Fungsi ini menjadi salah satu syarat wajib bersama rekomendasi Kemenag yang mesti dipenuhi panitia pembangunan untuk memperoleh IMB atau PBG rumah ibadah.
“Fungsi Saluran Aspirasi (Artikulasi Kepentingan). Fungsi ini sebagai instrumen resmi untuk menyalurkan keluhan, harapan, dan kebutuhan organisasi masyarakat keagamaan langsung ke meja pengambil kebijakan,” tuturnya.
Kemudian, masih disampaikan Muhardi, fungsi mediasi dan deteksi dini yang merupakan filter sosial untuk menilai kesiapan lingkungan setempat terhadap rencana pendirian rumah ibadah, guna meminimalkan potensi gesekan horisontal.
“Terakhir, fungsi penasihat kebijakan (Advokasi), yang akan memberikan masukan strategis berbasis kondisi riil di lapangan agar regulasi daerah yang diterbitkan tetap menjaga keseimbangan hak-hak beragama,” paparnya.
Lebih lanjut, dia menyebut beberapa tujuan diterbitkannya rekomendasi FKUB. Yakni, memelihara kerukunan antar umat beragama, mencegah dan meminimalkan konflik sosial dan mewujudkan ketertiban hukum keagamaan.
“Serta, mendorong sinergi berkeadilan, guna memastikan kebijakan kepala daerah terkait kehidupan beragama lahir dari pertimbangan yang inklusif, objektif, dan mewakili suara kolektif seluruh perwakilan agama,” pungkasnya.

















