MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui APBD TA 2025 kabarnya mengalokasikan anggaran senilai Rp 5 miliar untuk pengadaan mobil dinas Bupati Mempawah. Anggaran ‘gila’ untuk mobil dinas bupati itu mendapatkan kecaman publik di Kabupaten Mempawah.
“Dari pembahasan awal anggaran pada APBD TA 2025, memang ada nomenklatur anggaran untuk pengadaan mobil dinas Bupati Mempawah. Nilainya kalau saya tidak salah sekitar Rp 5 miliar,” ungkap salah seorang Anggota DPRD Mempawah yang enggan namanya disebutkan, Sabtu 28 Juni.
Menurut pejabat tersebut, anggaran sebesar Rp 5 miliar itu akan digunakan untuk pengadaan mobil dinas dengan spesifikasi kendaraan diatas 3.000 cc.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau saya tidak salah, mobil dinas yang akan dibeli jenis Lexus. Hanya untuk tipenya, saya belum tahu,” timpalnya.
Namun, masih disampaikan pejabat bersangkutan, dirinya belum mengetahui apakah pengadaan mobil dinas bupati itu tetap direalisasikan atau telah dicoret ketika dilakukan efisiensi anggaran sebagaimana intruksi pemerintah pusat.
“Sampai hari ini, kami belum menerima draf hasil efisiensi anggaran. Karena, yang mengetahui hanya pimpinan (DPRD) saja. Jadi, kita belum tahu apakah anggaran untuk mobil dinas bupati ikut dicoret atau tidak,” tuturnya.
Kepala Desa (Kades) Antibar, Julkarnaidi menyesalkan anggaran pengadaan mobil dinas Bupati Mempawah senilai Rp 5 miliar. Menurut dia, anggaran tersebut telah mengkhianati masyarakat yang saat ini sedang berjuang hidup menghadapi ekonomi yang sedang morat-marit.
“Disaat masyarakat Mempawah sedang berjuang untuk bisa bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang semakit sulit, pejabat-pejabat di Mempawah justru menghabiskan anggaran daerah untuk fasilitas mewah yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk masyarakat,” sesal pria yang akrab disapa Eju itu.
“Bahkan, masih banyak infrastruktur jalan-jalan kabupaten yang kondisinya rusak parah dan membutuhkan perbaikan justru diabaikan. Maka, secara logika para pejabat kita sudah cacat moralnya,” cecarnya.
Karena itu, dia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Mempawah membatalkan pengadaan mobil dinas Bupati Mempawah pada tahun anggaran 2025. Sebab, menurut dia, pengadaan mobil dinas bupati bukan hal yang urgent untuk kepentingan daerah dan masyarakat Mempawah.
“Mobil Dinas Bupati Mempawah yang ada saat ini jenis Alphard dalam kondisi baik dan sangat layak pakai untuk operasional bupati. Kenapa harus beli mobil dinas yang baru. Ini membuktikan sikap pejabat yang serakah tanpa memperdulikan nasib rakyat,” geramnya.
Lebih jauh, Eju mengingkatkan DPRD selaku lembaga wakil rakyat agar tidak menggunakan hak budgeting sebagai alat bergaining politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“DPRD itu wakil rakyat, harusnya membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Jangan sampai kewenangan DPRD justru menjadi alat tawar-menawar untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri. DPRD harus bertanggungjawab karena telah mengesahkan anggaran mobil dinas bupati,” pungkasnya.
Dari informasi yang dihimpun, selain anggaran pengadaan mobil dinas Bupati Mempawah senilai Rp 5 miliar, APBD TA 2025 juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar untuk pengadaan mobil dinas Pimpinan DPRD Mempawah.
Hingga berita ini dirilis, redaksi mempawahnews.com masih berupaya mengkonfirmasi Tim Anggaran Eksekutif Pemkab Mempawah terkait anggaran mobil dinas tersebut.

















