MEMPAWAH NEWS – Indonesia Justice Watch (IJW) menanggapi kabar anggaran mobil dinas untuk Bupati Mempawah senilai Rp 5 miliar. Menurut IJW, kebijakan tersebut telah melukai hati masyarakat Kabupaten Mempawah yang sedang dihadapkan pada persoalan ekonomi yang semakin sulit.
“Kita sangat menyesalkan kebijakan anggaran mobil dinas Bupati Mempawah. Kebijakan ini menciderai hati masyarakat yang sedang terpuruk dengan kondisi ekonomi global yang semakin sulit,” pendapat Direktur Advokasi IJW, Sudianto Nursasi, SH, Minggu 29 Juni di Mempawah.
Sejatinya, dikatakan Sudianto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya, dimanfaatkan untuk urusan pribadi, kelompok dan golongan tertentu.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengelolaan APBD ini sudah menyimpang dari asas kemanfaatannya. Bukan lagi untuk daerah dan masyarakat, tetapi digerogoti oleh para penguasa untuk kepuasan pribadi dan kelompoknya,” sesal Sudianto.
Lebih jauh, Sudianto mengingatkan para pemimpin yang diberikan jabatan agar menjalankan amanah tersebut dengan baik. Terlebih para pemimpin tersebut telah disumpah dan akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dihadapan manusia maupun kepada Tuhan.
“Pada zaman nabi, ada kisah Qarun. Manusia yang diberikan harta kekayaan, namun bersikap sombong dan serakah hingga Allah tenggelamkan kedalam perut bumi sebagai hukuman dari perbuatannya. Kita berharap kisah itu menjadi pembelajaran bagi para pemimpin di Mempawah,” tegasnya.

















