MEMPAWAH NEWS – Panglima Muda Laskar Pemuda Melayu (LPM) atau Ketua DPD LPM Kabupaten Mempawah, Dedi Juniandi, S. Sos menyatakan dukunganya terhadap Mohlis Supriandi alias Mohlis Saka untuk maju pada Musda VI MABM Mempawah. Dia optimis, Mohlis Saka memiliki kemampuan memimpin organisasi adat masyarakat Melayu itu.
“Saya dan keluarga besar LPM Kabupaten Mempawah mendukung Adinda Mohlis Saka untuk bertarung dan maju di Musda VI MABM Mempawah yang akan dihelat pada 30 Juli nanti,” tegas Dedi dalam rilis yang dikirimnya ke redaksi mempawahnews.com, Kamis 17 Juli.
Menurut pria yang akrab disapa Dedi Jendol itu, dukungannya kepada Mohlis Saka bukan karena jabatannya sebagai Sekretaris DPD LPM Mempawah. Melainkan, kualitas dan karakter Mohlis Saka yang dianggap mumpuni untuk membawa perubahan dan kemajuan MABM Mempawah dimasa depan.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beliau (Mohlis Saka) sosok pemuda Melayu yang sudah matang dari berbagai aspek. Saya sudah lama mengenal beliau, jadi sangat tahu bagaimana sepakterjang dan kemampuannya dalam berorganisasi,” ujarnya.
Bahkan, masih dikatakan Dedi, Mohlis Saka sudah membuktikan kemampuan dan kepiawaiannya dalam upaya pengembangan dan kemajuan adat budaya di Kabupaten Mempawah.
“Mohlis Saka sudah terbukti berhasil dalam pengembangan adat budaya di Kabupaten Mempawah. Salah satunya, beliau berkali-kali dipercayakan menjadi Panitia Robo-Robo yang merupakan salah satu agenda adat budaya terbesar di Kabupaten Mempawah,” bebernya.
Terkait syarat mutlak pencalonan harus pengurus MABM, Dedi mempersoalkan keputusan panitia Musda. Dedi menilai, Musda sudah disetting untuk kepentingan oknum individu dan kelompok tertentu.
“MABM ini milik masyarakat adat Melayu, bukan milik kelompok tertentu apalagi penguasa. Jadi, kita minta agar panitia mengevaluasi syarat pencalonan untuk memberikan kesempatan kepada figur-figur terbaik Melayu di Kabupaten Mempawah,” sarannya.
Sebab, menurut Dedi, masyarakat Melayu di Kabupaten Mempawah tidak pernah kehabisan generasi yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Hanya saja, mereka tidak diberikan kesempatan, bahkan terkesan sengaja ditutup aksesnya untuk berkontribusi.
“Pegurus MABM dari masa ke masa mayoritas mereka berstatus pejabat baik Eksekutif maupun Legislatif. Padahal banyak figur muda maupun senior yang lebih layak dan terbukti mampu memajukan adat budaya Melayu di Kabupaten Mempawah,” tukasnya.

















