MEMPAWAH NEWS – Kritik dan saran dari berbagai elemen masyarakat Melayu ditujukan kepada Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) pasca terjadinya kericuhan Musda ke-IV di Rumah Budaya Melayu (RBM). Mereka menyarankan agar MABM merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Sebagai orang Melayu, saya sangat prihatin dengan insiden kericuhan pada Musda MABM lalu. Kejadian ini tidak boleh terulang lagi, dan menjadi pelajaran berharga semua elemen masyarakat Melayu di Mempawah,” pendapat Julkarnaidi, Minggu 3 Agustus di Mempawah.
Pria yang juga Kepala Desa (Kades) Antibar ini menyarankan agar MABM lebih membuka diri dan mampu merangkul seluruh kalangan individu maupun organisasi-organisasi Melayu di Kabupaten Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sarankan agar MABM mengevaluasi AD/ART-nya. Musda MABM harus lebih terbuka untuk semua kalangan masyarakat Melayu,” sarannya.
Khususnya, imbuh Eju sapaan akrabnya, berkenaan dengan syarat pencalonan yang mengharusnya sebagai pengurus MABM. Sebaiknya, imbuh dia, diubah dengan syarat berpengalaman dalam beroganisasi.
“MABM harus lebih terbuka, jangan lagi ada syarat yang mengikat seperti harus menjadi pengurus MABM. Cukup syaratnya menjadi pengurus organisasi, maka masyarakat Melayu bisa berpartisipasi pada Musda,” tuturnya.
Lebih jauh, Eju berharap MABM Mempawah hendaknya dapat menjadi rumah besar bagi seluruh masyarakat Melayu. Sehingga, tidak lagi terkesan MABM mengeklusifkan diri sebagai milik kelompok tertentu.
“Kita ingin MABM ini menjadi pemersatu seluruh elemen Melayu di Kabupaten Mempawah. Baik itu individu maupun ormas-ormas Melayu yang ada. Kita ingin Melayu bersatu dan kompak, jangan lagi terpecah-pecah,” tegasnya.
Sebelumnya, Musda ke-IV MABM di Rumah Budaya Melayu (RBM) pada 30 Juli lalu berlangsung ricuh. Massa Laskar Pemuda Melayu (LPM) memprotes syarat pencalonan Musda yang mengharuskan sebagai Pengurus MABM. Aksi protes diwarnai aksi baku hantam hingga Musda terpaksa ditunda.

















