MEMPAWAH NEWS – Meski tak se-ekstrim Kabupaten Pati (250 persen) dan Jombang (1200 persen), Pemerintah Kabupaten Mempawah turut membuat kebijakan menaikan tarif pajak sebesar 20-40 persen. Sejumlah masyarakat Wajib Pajak (WP) mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut.
Salah seorang WP, warga Kelurahan Terusan, Marsupandi mengaku cukup terkejut dengan kenaikan tarif Pajak Bumi Bangunan-Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) tahun 2025 yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah
“Pada tahun 2023 lalu PBB saya sebesar Rp 69 ribu, tahun 2024 naik menjadi Rp 71 ribu dan tahun 2025 ini naik drastis menjadi Rp 179 ribu,” ungkap Marsupandi, Jumat 15 Agustus di Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Terlebih, imbuh dia, masyarakat sedang dihadapkan pada kondisi perekonomian yang sedang sulit.
“Saya sangat taat membayar PBB. Bahkan, setiap tahun saya tidak pernah menunggak pembayaran pajak. Namun, kalau kenaikannya sangat signifikan seperti ini tentu menjadi hal yang sangat memberatkan bagi saya selaku masyarakat,” sesalnya.
Karena itu, dia menyarankan agar Bupati Mempawah beserta jajarannya melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif pajak tersebut. Pemda Mempawah harus bijaksana dan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang terpuruk ekonominya.
“Pada prinsipnya, saya tidak mempersoalkan jika kenaikan tarif pajak ini tidak terlalu signifikan. Misalnya, kenaikan sebesar 10 persen tidak terlalu memberatkan masyarakat yang saat ini dalam kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Mempawah, Yusri, SE, M.Si menjelaskan tidak ada kenaikan pada tarif PBB-P2 di Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 ini.
“Untuk PBB-P2 tidak ada kenaikan, tarifnya tetap sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah,” terangnya menjawab konfirmasi mempawahnews.com.
Namun, Yusri tidak menampik adanya kenaikan tarif pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 1 kelas pada beberapa zona yang telah ditetapkan. Kenaikan tarifnya berkisar 20-40 persen.
“Kenaikan tarif NJOP 1 kelas ini hanya berlaku pada beberapa zona saja, jadi tidak semua zona. Kenaikannya sebesar 20-40 persen dibandingkan tahun lalu,” paparnya.
Lebih jauh, Yusri menyebut kenaikan tarif NJOP tersebut tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. Dan sampai saat ini, tidak ada komplain massal atas kebijakan tarif pajak tersebut.
“Tidak ada komplain yang massal, hanya beberapa Wajib Pajak (WP) yg mempertanyakan tentang kenaikan NJOP tersebut. Dan keberatan pajaknya sudah kita proses,” pungkasnya.
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias UU HKPD mengatur dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, besaran NJOP ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah.

















