MEMPAWAH NEWS – Warga Dusun Nangka, Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait PT Aria Hijau Alam Lestari (AHAL). Ada sembilan poin sikap yang diputuskan warga dalam berita acara hasil musyawarah di Gedung BMKS Family pada Kamis 21 Agustus.
Sembilan poin pernyataan sikap itu dibacakan oleh koordinator warga Dusun Nangka, Desa Bumbun, Iman Lewi Kornelis Bureni bersama puluhan warga yang pernah bekerjasama maupun warga yang lahannya dicaplok melalui peta HGU PT AHAL.
“Pertama, melihat dan mencermati situasi yang ada dilapangan, PT AHAL telah gagal mensejahterakan masyarakat dan gagal menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sebagaimana ketentuan UU nomor 34 tahun 2014 tentang perkebunan pada pasal 3,” kata Iman Lewi.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua, lanjut Mantan Anggota DPRD Mempawah itu, sudah 13 tahun sejak perjanjian kerjasama lahan, PT AHAL melakukan penelantaran dan tidak melakukan pengolahan terhadap lahan kami sebagaimana PP nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar pada pasal 7. Maka sudah saatnya kami mengelola tanah kami sendiri secara masing-masing.
“Ketiga, kami menyatakan berkuasa penuh atas tanah kami dan putus hubungan dengan PT AHAL,” tegas dia sembari diamini puluhan warga lainnya.
Keempat, masih disampaikan Iman Lewi, diatas tanah kami yang dimiliki PT AHAL akan didirikan adat sebagai bentuk keseriusan kami untuk mengambil kembali tanah yang ada untuk dikelola kembali oleh masyarakat selaku pemilik.
“Karena tanah milik kami merupakan tanah adat yang tidak bisa diganggu gugat. Pelaksanaan adat akan dilaksanakan pada Sabtu 23 Agustus,” bebernya.
Kelima, Iman Lewi menyebut, warga berikan waktu paling lambat satu bulan sejak berita acara musyawarah ini dibuat kepada PT AHAL untuk memberikan kepastian kepada kami selaku masyarakat yang tidak menyerahkan lahan, namun masuk dalam peta HGU PT AHAL.
“Kami minta kepastian lahan tersebut telah dikeluarkan dari peta HGU PT AHAL dengan bukti yang otentik,” desaknya.
Keenam, imbuh Iman Lewi, jika dalam waktu satu bulan tidak ada kepastian, maka kami selaku pemilik lahan akan melakukan perhitungan kerugian atas lahan yang masuk dalam peta HGU PT AHAL dan telah menimbulkan kerugian bagi kami.
“Ketujuh, kami menolak pembagian hasil sawit yang pernah diumumkan kepada masyarakat. Karena, itu melanggar kesepakatan awal saat sosialisasi 13 tahun lalu. Sebab, nilai pembagian ini sebagai bentuk penghinaan kepada kami selaku masyarakat,” cecarnya.
Delapan, Iman Lewi menyebut masyarakat terdampak penelantaran tanah dan pencaplokan lahan oleh PT AHAL akan melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Mempawah dan DPRD Mempawah. Dia minta agar Bupati dan DPRD tidak hanya mendengarkan aspirasi perusahaan, melainkan mengutamakan aspirasi masyarakat. Demonstrasi akan dilaksanakan pada Senin 25 Agustus pukul 09.30 WIB.
“Sembilan, saran kami kepada PT AHAL agar dengan ikhlas menyerahkan lahan yang sudah digarap kepada masyarakat,” pungkasnya.

















