MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merealisasikan pembangunan Laboratorium Kesehatan dengan nilai pagu anggaran Rp 17,1 miliar. Anggaran pembangunannya bersumber dari APBD TA 2025.
Berdasarkan data yang ditampilkan pada LPSE Kabupaten Mempawah, tahapan lelang pembangunan laboratorium kesehatan yang akan didirikan di Jalan Raden Kusno itu, telah dimulai sejak 2 Juli dan berakhir pada 18-25 Juli dengan penandatanganan kontrak.
Sebanyak 31 perusahaan konstruksi mendaftarkan diri sebagai peserta lelang. Dan panitia penetapkan pemenangnya adalah PT Nando Garda Putra yang beralat di Jalan Nurul Huda II, Gang Mandiri Utama, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penawarannya, PT Nando Garda Putra mengajukan nominal sebesar Rp 15.957.002.864,78,-, dengan harga negosiasi ditetapkan sebesar Rp 15.948.448.095,45,-.
Pada dokumen spesifikasi pembangunannya, laboratorium kesehatan ini akan dilengkapi dengan berbagai bahan berkualitas terbaik, termasuk sistem keamanan tinggi seperti pintu besi tahan api, interlock sistem, fasilitas laboratorium, sistem pembumian, proteksi petir, fire alarm, CCTV hingga pembangunan sistem air limbah dan lainnya.
Direktur Advokasi Indonesia Justice Watch (IJW), Sudianto Nursasi, SH menilai pembangunan laboratorium dengan nilai fantastic itu perlu diawasi dengan baik oleh seluruh stakeholder masyarakat.
“Laboratorium dengan anggaran Rp 17,1 miliar cukup fantastic. Maka, pembangunan ini harus betul-betul diawasi supaya dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah,” kata Sudianto, Senin 25 Agustus di Mempawah.
Kemudian, menurut Sudianto, pembangunan laboratorium tersebut nantinya harus menjalani proses audit baik dari sisi penggunaan anggaran maupun kualitas hasil pembangunannya.
“Setelah pekerjaannya rampung, maka pembangunan ini harus di audit. Kita ingin pastikan pembangunannya sudah sesuai dengan anggaran yang ada. Jangan sampai pembangunan tersebut menjadi ladang korupsi,” pungkasnya.

















