MEMPAWAH NEWS – Ratusan warga Dusun Nangka, Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat mendatangi Kantor Bupati Mempawah di Jalan Daeng Menambon, Kota Mempawah pada Senin 25 Agustus sekitar pukul 10.30 WIB.
Lima unit dump truck dan sejumlah sepeda motor mengangkut ratusan massa yang kompak mengenakan ikat kepala merah. Mereka membentangkan spanduk-spanduk yang bertuliskan kekecewaannya terhadap investasi perusahaan sawit di Dusun Nangka, Desa Bumbun.
Aksi massa yang dipimpin Mantan Anggota DPRD Mempawah periode 2019-2024, Iman Lewi Khornelis Bureni itu menuntut hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh PT Aria Hijau Alam Lestari (AHAL), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasional selama 13 tahun.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“PT AHAL telah gagal dalam mensejahterakan masyarakat maupun menciptakan lapangan pekerjaan,” teriak Iman Lewi melalui pengeras suara di depan Kantor Bupati Mempawah yang telah dibentengi dengan ratusan personil TNI/Polri dan Sat Pol PP itu.
Menurut Lewi, selama 13 tahun berinteraksi dengan PT AHAL, masyarakat Dusun Nangka, Desa Bumbun sama sekali tidak merasakan ‘janji surga’ kesejahteraan maupun kemakmuran yang dulu digaungkan ketika perusahaan akan menggarap ribuan hektar lahan milik masyarakat.
“PT AHAL gagal memenuhi ketentuan UU Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Pasal 3 menyebutkan, tujuan penyelenggaraan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta menciptakan lapangan pekerjaan,” cecarnya.
Bahkan, lanjut Lewi, yang lebih menyakitkan dan menginjak-injak harga diri masyarakat Dusun Nangka, Desa Bumbun yakni nilai pembagian hasil yang diberikan PT AHAL sangat jauh dari kata manusiawi.
“Kami hanya menerima bagi hasil Rp 29.000 per tahun. Jumlah ini sangat tidak layak dan mencerminkan ketidakadilan yang nyata, serta semakin menegaskan PT. AHAL tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat,” geramnya.
Masih dalam orasinya, Lewi juga mengungkapkan fakta-fakta pencaplokan tanah milik masyarakat yang dilakukan oleh PT AHAL. Menurut Lewi, tindakan PT. AHAL sebagai bentuk pelanggaran hukum pidana, karena mengambil hak orang lain tanpa dasar hukum yang sah.
“Banyak masyarakat yang tidak pernah menyerahkan lahannya kepada PT. AHAL, namun lahan tersebut masuk dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh BPN. Artinya, tanah masyarakat berada dalam kekuasaan PT. AHAL selama 35 tahun, bahkan dapat diperpanjang lagi 25 tahun,” bebernya.
Desak Bupati Cabut Izin PT AHAL

Dalam aksinya, masyarakat Dusun Nangka, Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang mendesak agar Pemerintah Kabupaten Mempawah menjatuhkan sanksi tegas kepada PT AHAL.
“Kami mendesak Bupati Mempawah agar mencabut izin operasional PT AHAL. Karena, terbukti gagal mensejahterakan masyarakat dan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku,” pinta Lewi.
Tuntutan lainnya, masih disampaikan Lewi, mereka menuntut pengembalian lahan yang selama ini dikuasai PT AHAL. Lewi menegaskan, tanah-tanah tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat untuk dikelola secara mandiri untuk kesejahteraan bersama.
“Kami menolak segala bentuk negosiasi maupun kompromi dengan PT. AHAL. Tuntutan ini bersifat final dan tidak dapat ditawar lagi. Kami berikan waktu satu bulan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan menyangkut PT AHAL. Jika tidak ada solusi, maka kami akan melakukan aksi dengan massa yang jauh lebih besar,” ancamnya.
Sanggahan PT AHAL

Dalam audiensi antara massa dengan PT AHAL yang dimediasi Pemerintah Kabupaten Mempawah, SEVP Produksi dan Komersial PT.AHAL, Heri Santoso, M.P menjelaskan PT AHAL telah tiga kali melakukan pergantian manajemen. Diakuinya, karena manajemen sebelumnya dianggap tidak baik dalam menjalankan operasional perusahaan.
“Perusahaan sempat mengalami degradasi legalitas setelah adanya pemekaran kabupaten, sehingga Izin Usaha Perkebunan (IUP) sempat terhenti sementara. Namun, untuk wilayah Kabupaten Mempawah, izin tidak mengalami masalah. Setelah seluruh legalitas terpenuhi, perusahaan akan melakukan sosialisasi terbuka kepada masyarakat,” jelasnya.
Heri mengaku memahami dan menyadari kekecewaan masyarakat Dusun Nangka, Desa Bumbun. Pihaknya berkomitmen untuk tetap maju dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Mempawah.
“Saat ini kami juga sedang mengurus perizinan lingkungan melalui BKS sebagai bentuk keseriusan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usaha perkebunan,” urainya.
Masih dalam kesempatan itu, Heri mengungkapkan luas lahan HGU PT. AHAL kurang lebih 1.098,3 hektare. Dari jumlah itu, seluas 827 hektare (82 persen) sudah dikelola. Sementara sisanya 18 persen belum dibuka, karena keterbatasan bibit dan legalitas.
“Proses penerbitan HGU tidaklah instan, melainkan melalui prosedur panjang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk peran Kepala Desa (Kades) pada saat penerbitan HGU,” pendapatnya.
Dalam pertemuan itu, Heri menegaskan komitmen PT AHAL untuk membuka dan mengembangkan seluruh lahan di tahun 2025 ini. Pihaknya mengharapkan dukungan semua pihak agar PT. AHAL dapat berjalan sesuai legalitas yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pembangunan daerah.
“Saat ini PT. AHAL mempekerjakan sekitar 32 orang pekerja tetap, sementara pekerjaan lainnya sistem borongan. Beberapa pekerja juga didatangkan dari Kabupaten Landak, karena keterbatasan tenaga kerja lokal,” paparnya.
Pemda Mempawah Janji Evaluasi Menyeluruh

Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap terhadap investasi PT AHAL di Kabupaten Mempawah. Sebab, menurut Bupati, berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat Dusun Nangka, Desa Bumbun, keberadaan PT AHAL belum memberikan kesejahteraan.
“Kami telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat Dusun Nangka. Apa yang mereka sampaikan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Erlina pun memastikan, permasalahan PT AHAL akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam membuat kebijakan-kebijakan dimasa mendatang.
“Permasalahan PT AHAL akan dijadikan bahan evaluasi bersama sebagai pembelajaran penting. Kami tidak ingin ada perusahaan yang beroperasi tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Maka, setiap kebijakan akan dikaji ulang agar sesuai dengan kepentingan rakyat dan tidak merugikan masyarakat adat maupun warga sekitar,” pungkasnya.

















