MEMPAWAH NEWS – Bupati Mempawah, Erlina membuat kebijakan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi objek pajak dibawah Rp 25 juta. Kebijakan ini dinilai berbau pencitraan sekaligus akal bulus atas kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 40 persen.
Pemerintah Kabupaten Mempawah mengklaim menggratiskan PBB-P2 terhadap 56.586 Wajib Pajak (WP) dengan syarat NJOP dibawah Rp 25 juta. Kebijakan tersebut baru-baru ini dihembuskan ke publik melalui medsos maupun media, setelah kebijakan kenaikan NJOP antara 20-40 persen menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat.
Sebagian kalangan menilai kebijakan menggratiskan PBB-P2 untuk NJOP dibawah Rp 25 juta hanya akal bulus Pemkab Mempawah untuk meredam kritik masyarakat, namun disisi lain kebijakan itu juga bentuk pencitraan Bupati Mempawah, Erlina agar terlihat pro rakyat.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kebijakan ini (PBB gratis) hanya pencitraan yang menyesatkan masyarakat Kabupaten Mempawah,” tegas Aliansi Mahasiswa Mempawah, Muslim, Sabtu 06 September di Mempawah.
Menurut Muslim, kebijakan PBB gratis tersebut dinarasikan seolah-oleh Pemkab Mempawah peduli dengan masyarakat kalangan bawah. Namun, faktanya kebijakan itu tidak dinikmati seluruh masyarakat.
“Fakta dilapangan, mayoritas NJOP tanah dan bangunan masyarakat di Mempawah jauh diatas Rp 25 juta. Artinya, kebijakan ini tidak menyentuh masyarakat luas,” cecarnya.
Maka, sambung Muslim, dia beranggapan kebijakan PBB gratis hanya pencitraan sekaligus akal-akalan untuk mengelabuhi masyarakat. Sebab, kebijakan kenaikan NJOP yang dilakukan berbagai daerah mendapatkan sorotan bahkan menuai protes publik.
“Kebijakan ini bentuk pembodohan publik. Harusnya jujur saja bahwa kebijakan ini hanya menyentuh sebagian kecil. Jangan dikemas seolah-olah Pemkab Mempawah sudah membebaskan pajak rakyat, faktanya mayoritas masyarakat tetap terbebani dengan kenaikan NJOP,” pungkasnya.

















