MEMPAWAH NEWS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah Cabang Mempawah mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) monitoring dan pembinaan masyarakat di Desa Bumbun dan Desa Amawang. Namun, HMI mengingatkan kehadiran TNI dalam Satgas hendaknya tidak melampaui batas kewenangannya.
“Penegakan hukum pidana dan penindakan terhadap pelanggaran hukum sipil merupakan ranah Kepolisian dan aparat penegak hukum sipil. Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum di lapangan, penanganan harus dipimpin dan dilaksanakan oleh Polri, bukan TNI yang bertugas sebagai pembina atau pengaman,” tegas HMI Komisariat Syariah Mempawah, Muslim, Sabtu 11 Oktober di Mempawah.
Muslim menyoroti kehadiran personil Kodim 1201/Mph dalam pembentukan Satgas monitoring dan pembinaan masyarakat di Desa Bumbun dan Desa Amawang, Kecamatan Sadaniang. Maka, dia mendesak agar Kodim dan Pemkab Mempawah menjelaskan kepada publik berkenaan dasar hukum pembentukan satgas tersebut.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Disamping dasar hukumnya, publik harus tahu apa saja yang menjadi tugas, wewenang, dan batasan operasional Satgas ini. Termasuk, mekanisme pengawasan dan pelaporan Satgas kepada publik, DPRD, maupun Forkopimda, serta harus dipublikasikan,” pintanya.
Lebih lanjut, Muslim juga menuntut adanya pengawasan independen dan mekanisme pengaduan yang transparan kepada publik. Supaya, hasil kinerja satgas dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat.
“Satgas harus memiliki hotline atau posko pengaduan di kecamatan yang dikelola secara transparan. Supaya, publik dapat mengawasi bahkan melaporkan jika ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh satgas dilapangan,” tuturnya.
Muslim juga meminta keterlibatan Komnas HAM regional, Ombudsman, dan DPRD Mempawah agar diberikan akses penuh untuk melakukan pengawasan independen terhadap kinerja satgas.
“Kami ingatkan agar setiap bentuk intimidasi, kekerasan, penyitaan, atau penahanan yang dilakukan petugas yang bukan penegak hukum sipil harus dihentikan. Bila ditemukan bukti pelanggaran seperti itu, kami akan mendorong proses hukum dan administratif terhadap oknum yang bertanggung jawab,” desaknya.
Kemudian, Muslim menyarankan agar sengketa agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Bumbun dan Desa Amawang dengan PT AHAL, hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum, mediasi, dan dialog yang melibatkan masyarakat, perusahaan, Pemkab, dan pihak terkait lainnya.
“Pada prinsipnya, kami mendukung upaya menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dukungan itu bersyarat, yakni harus sesuai hukum, transparan, dan bebas dari praktik represif. Kami akan mengawal proses ini dan tidak segan melaporkan siapa saja yang melakukan pelanggaran kewenangan dan HAM,” pungkasnya.

















