MEMPAWAH NEWS – Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap pengurangan anggaran Pemkab Mempawah TA 2026. Kepala Desa (Kades) Antibar, Julkarnaidi menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Julkarnaidi menyarankan agar Bupati dan jajaran Eksekutif mulai melakukan evaluasi untuk optimalisasi pendapatan daerah di berbagai sektor. Jika optimalisasi bisa dilakukan, dia optimis pendapatan daerah akan jauh lebih meningkat dibandingkan jumlah pemotongan TKD.
“Mempawah memiliki potensi yang besar. Jika Bupati dan jajarannya bisa optimal memanfaatkan potensi ini, kita bisa mendapatkan pemasukan yang jauh lebih besar dari pemotongan TKD sekitar Rp 100 miliar lebih,” kata Julkarnaidi, Senin 13 Oktober di Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Misalnya, dia mencontohkan, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut dia, Pemkab Mempawah perlu melakukan pemuktarhiran data PBB. Sebab, menurut dia, data yang dipakai saat ini sudah usang dan tidak sesuai kondisi dilapangan.
“Data PBB hari ini merupakan data 10-20 tahun lalu. Banyak data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Maka, segera evaluasi data agar pungutan sektor pajak bisa lebih maksimal,” sarannya.
“Namun bukan menaikan nilai pajaknya, tetapi membebaskan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya khusus bagi rumah tangga. Sehingga, kesadaran membayar pajak bisa kembali maksimal,” tambahnya.
Kemudian, dia juga menyarankan Pemkab Mempawah menyasar sektor retribusi parkir. Kades berpandangan, potensi pendapatan dari parkir belum digarap secara maksimal. Sehingga, terdapat kebocoran-kebocoran yang harusnya bisa diserap menjadi pendapatan daerah.
“Sistem parkir layaknya diubah saja. Karena, sistem karcis sangat rawan kebocoran. Mungkin bisa menerapkan sistem lain yang lebih fleksibel dan optimal pungutannya,” tuturnya.
Lebih jauh, Julkarnaidi juga melirik CSR. Terlebih, sektor industri Kabupaten Mempawah sedang berkembang dengan adanya Pelabuhan Terminal Kijing di Sungai Kunyit.
“Ada 180 perusahaan di Kabupaten Mempawah. Jika CSR-nya bisa dimaksimalkan, maka berdampak baik untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pemkab Mempawah juga harus mengoptimalkan retribusi dari operasional Pelabuhan Kijing yang selama ini belum ada kontribusinya untuk daerah,” cecarnya.
Terakhir, dia minta agar Pemkab Mempawah memangkas anggaran-anggaran seremonial yang kurang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.
“Anggaran-anggaran seremonial selayaknya dipangkas saja. Pemkab Mempawah harus memprioritaskan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.

















