MEMPAWAH NEWS – Kebijakan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mempawah 2026 sebesar Rp 3,2 juta mendapatkan reaksi dan tanggapan beragam dari elemen masyarakat. IKAMI Sulsel Cabang Mempawah mengungkapkan fakta masih banyak buruh di Mempawah yang menerima upah dibawah standar gaji yang ditetapkan pemerintah.
“Kebijakan menaikan UMK tidak serta merta menjadi kabar baik untuk kesejahteraan buruh di Mempawah. Karena, fakta yang kita temukan dilapangan masih banyak buruh yang menerima upah dibawah standar gaji yang ada,” ungkap Ketua IKAMI Sulsel Cabang Mempawah, Muslim menanggapi kenaikan UMK Mempawah 2026, Selasa 30 Desember di Mempawah.
Menurut Muslim, Pemerintah Kabupaten Mempawah hanya fokus pada angka kenaikan UMK dengan narasi seakan sudah memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat buruh. Namun, fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan narasi yang digaungkan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tidak ingin kebijakan kenaikan UMK ini hanya dijadikan alat untuk pencitraan seakan kebijakan pemerintah daerah sudah pro rakyat. Tapi faktanya, kebijakan ini tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Jadi, rakyat harus jeli membedakan kebijakan yang benar-benar riil dan kebijakan pencitraan,” tuturnya.
Muslim menyarankan, agar Pemerintah Kabupaten Mempawah serius dalam merealisasikan setiap kebijakan. Hendaknya, lanjut dia, setiap kebijakan dapat diawasi dan dikontrol dengan baik sehingga benar-benar mencapai tujuannya.
“UMK sebesar Rp 3,2 juta tidak berarti apa-apa jika buruh tetap dibayar di bawahnya. Pemerintah daerah tidak bisa terus bersembunyi di balik keputusan Gubernur lalu melepas tanggung jawab kontrol dan pengawasan dilapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muslim menilai persoalan utama bukan pada angka UMK, melainkan lemahnya sikap tegas pemerintah daerah dalam menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan upah.
“Jika pemerintah daerah benar-benar berpihak pada rakyat, seharusnya yang diumumkan bukan hanya besaran UMK, tetapi juga daftar perusahaan yang patuh dan yang melanggar. Tanpa itu, kenaikan UMK hanyalah kebohongan kebijakan,” cecarnya.
Karena itu, Muslim mendesak agar pemerintah daerah melalui instansi terkait agar memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, membuka kanal pengaduan buruh yang aman dan berpihak, serta menindak tegas perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UMK 2026.
“Buruh tidak butuh janji, tidak butuh pencitraan. Yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah untuk berpihak. Jika itu tidak dilakukan, maka wajar bila kepercayaan publik terhadap Pemkab Mempawah terus runtuh,” pungkasnya.

















