MEMPAWAH NEWS – Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Mempawah, Senin 12 Januari di Aula Kantor Bupati Mempawah. Salah satu aspirasinya usulan pembangunan rumah adat sebagai pusat kebudayaan dan pemersatu masyarakat Dayak di Kabupaten Mempawah.
Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Ketua DAD Mempawah, Adrianus beserta jajaran pengurus diterima oleh Wakil Bupati Juli Suryadi Burdadi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Ismail.
Audiensi membahas sejumlah aspirasi strategis berkaitan dengan upaya pelestarian budaya serta penguatan identitas masyarakat adat Dayak di Kabupaten Mempawah. Salah satu aspirasi yang disampaikan yakni usulan pembangunan Rumah Adat Dayak sebagai pusat kebudayaan dan wadah pemersatu masyarakat adat.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rumah Adat Dayak ini tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol eksistensi masyarakat adat,” kata Adrianus.
Disamping itu, lanjut dia, keberadaan rumah adat diharapkan menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat mengakomodasi harapan masyarakat untuk memiliki Rumah Adat yang representatif. Keberadaan rumah adat ini nantinya menjadi pusat edukasi bagi generasi muda agar tetap mengenal dan menjaga akar budayanya agar tidak tergerus perkembangan zaman,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terhadap upaya pelestarian adat budaya masyarakat di Kabupaten Mempawah.
“Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya sebagai bagian dari identitas daerah. Salah satunya adat budaya masyarakat suku dayak di Kabupaten Mempawah,” tegasnya.
Karena itu, Wabup mengatakan Pemerintah Kabupaten Mempawah mendukung usulan pembangunan rumah adat dayak sebagai bagian penting pelestarian nilai adat budaya masyarakat Dayak.
“Perencanaannya harus dilakukan secara matang, termasuk terkait ketersediaan lahan dan mekanisme penganggaran, agar proses pembangunannya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” pendapat Wabup.

















