MEMPAWAH NEWS – Aktivis Buruh Mempawah, Iswandi mengungkapkan masih banyak tenaga kontrak di Kabupaten Mempawah tak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, hingga upah dibawah standar Upah Minimum Regional (UMR). Iswandi menilai pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Perindagnaker) sangat lemah.
“Kami mendapatkan banyak sekali informasi dan pengaduan dari masyarakat bahwa masih banyak tenaga kontrak tidak mendapatkan THR keagamaan bahkan upah yang mereka terima dibawah UMR Kabupaten Mempawah,” ungkap Iswandi di Mempawah, Rabu 11 Maret.
Iswandi mencontohkan, salah seorang tenaga kontrak di perusahaan jasa di Kabupaten Mempawah telah bekerja dibawah 12 bulan, namun sampai hari ini belum mendapatkan THR keagamaan dari perusahaannya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya tidak bisa sebutkan nama perusahaannya, tapi informasi ini A1. Pekerja kontrak disana belum menerima THR keagamaan Idul Fitri 1447 H. persoalan ini luput dari pengawasan Disperindagnaker Mempawah,” sesalnya.
Bahkan, lanjut Iswandi, pekerja kontrak bersangkutan mendapatkan upah dibawah standar UMR Kabupaten Mempawah tahun 2026 sebesar Rp 3,2 juta.
“Upah yang dia dapatkan hanya Rp 1,5 juta per bulan. Sementara UMR Mempawah tahun 2026 Rp 3,2 juta. Ini hanya satu contoh kecil dan saya yakin masih banyak pekerja yang mengalami hal serupa,” pendapatnya.
Menurut Iswandi, berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Mempawah dampak dari lemahnya kinerja Disperindagnaker dalam hal pengawasan ditingkat bawah.
“Pengawasan yang dilakukan Disperindagnaker tidak langsung ke bawah. Mereka hanya menerima laporan diatas meja tanpa mengecek langsung dilapangan. Sehingga, pelanggaran-pelanggaran ini luput dari penindakan,” geramnya.
Karena itu, Iswandi mendesak agar Bupati Mempawah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas hingga Bidang Ketenagakerjaan. Karena, banyak persoalan ketenagakerjaan yang luput dari perhatian pemerintah daerah.
“Saya pribadi menyarankan agar Bupati melakukan evaluasi terhadap bidang ketenagakerjaan ini. Kita ingin pemerintah daerah dapat memastikan setiap pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai regulasi dan aturan yang ada,” pungkasnya.
Terkait persoalan ini, Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Disperindagnaker Mempawah yang coba dikonfirmasi redaksi mempawahnews.com belum memberikan jawaban.

















