MEMPAWAH NEWS – Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel) Cabang Mempawah, Muslim mengkritisi kebijakan hari libur nasional pada momentum Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Menurut dia, kebijakan tersebut bentuk ‘pembungkaman sistematis’ terhadap buruh di lapangan.
Pemerintah Indonesia menetapkan Hari Buruh Internasional sebagai libur nasional sejak tahun 2013 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan tersebut lahir dari tuntutan panjang kaum buruh agar 1 Mei diakui sebagai hari penting bagi pekerja. Namun hingga kini, realitas di lapangan menunjukkan tidak semua buruh dapat menikmati hak libur nasional.
Muslim menilai, penetapan Hari Buruh sebagai hari libur nasional hanya sebatas simbol administratif yang tidak menyentuh kehidupan mayoritas pekerja, khususnya buruh tani, buruh sawit, dan sektor informal lainnya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di atas kertas memang libur nasional, tapi faktanya buruh tani, buruh sawit, dan pekerja sektor informal tetap bekerja seperti biasa. Mereka tidak punya pilihan karena tuntutan ekonomi,” sesal Muslim, Jumat 1 Mei di Mempawah.
Ia menyoroti ketimpangan yang mencolok antara pejabat dan buruh. Di saat kalangan elite menikmati hari libur dengan fasilitas negara, buruh di lapangan justru tetap berjibaku dengan pekerjaan tanpa jaminan kesejahteraan maupun perlindungan yang layak.
“Yang benar-benar libur itu pejabat, bukan buruh. Ini ironi yang terus dibiarkan. Hari Buruh kehilangan makna ketika momentum yang diperingati justru tidak merasakan manfaatnya,” cecarnya.
Lebih lanjut, Muslim menyebut kebijakan libur nasional itu sebagai bentuk pembungkaman yang terstruktur. Sebab, Hari Buruh hanya dijadikan seremoni tanpa ada perubahan signifikan terhadap nasib pekerja. Ia menegaskan, negara seolah menutup mata terhadap ketimpangan yang terus berlangsung.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pembiaran. Ketika negara hanya menghadirkan simbol tanpa solusi, di situlah pembungkaman terjadi secara sistematis,” sesalnya lagi.
Karena itu, Ia mendesak pemerintah untuk menjadikan Hari Buruh sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan, terutama bagi buruh sektor informal yang selama ini minim perhatian.
“Kalau hanya sekadar libur tanpa keadilan, itu bukan penghormatan. Itu penghinaan terhadap perjuangan buruh,” tutupnya.

















