Aktivis Mempawah Kritik Dua Penghargaan Pemprov Kalbar

Jumat, 8 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris LPM Mempawah Mohlis Saka saat berorasi dalam aksi unras di Kota Mempawah

Sekretaris LPM Mempawah Mohlis Saka saat berorasi dalam aksi unras di Kota Mempawah

MEMPAWAH NEWS – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menilai penghargaan tersebut tak sesuai dengan fakta dan realisasi yang terjadi di masyarakat Kalimantan Barat.

Aktivis Mempawah, Mohlis Saka mempertanyakan capaian yang telah diraih Pemprov Kalbar hingga dinilai layak menerima penghargaan Pengendalian Inflasi Daerah dan Creative Financing Daerah.

“Intinya kita menantang Pemprov Kalbar untuk membuktikan kepada publik. Apa capaian nyata dari Pemprov Kalbar sehingga berhak mendapatkan kedua penghargaan tersebut,” cecar Mohlis Saka, Jumat 8 Mei di Mempawah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mohlis yang juga Sekretaris LPM Kabupaten Mempawah ini membahas persoalan pengendlaian inflasi yang dilakukan melalui sinergi TPID tingkat provinsi yang dipimpin langsung Gubernur.

“Berbicare inflasi, make hal hal pokok yang harus dijage adalah keterjangkauan harge, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ape semue itu telah terlaksane dilapangan ?,” ujar Mohlis dengan logat melayunya.

Menurut Kepala Desa Pasir Panjang ini, hal penting dalam pengendalian inflasi daerah yang menjadi tugas TPID bukan sekedar seremonial, melainkan bukti nyata dilapangan seperti melakukan monitoring, menganalisis, dan mengambil langkah preventif serta korektif terhadap pergerakan harga barang.

“TPID Award diberikan setiap tahun sebagai apresiasi atas kinerja dalam pengendalian inflasi oleh Kemendagri, tapi jangan realite dilapangan tak nyata,” tuturnya.

Sebab, imbuh dia, strategi pengendalian inflasi harus benar-benar terealisasi nyata seperti keterjangkauan harga melalui kegiatan operasi pasar murah, sidak pasar, monitoring harga bahan pokok.

“Jangan sampai hanya saat disidak semua harga barang normal, namun setelahnya harga kembali melambung tinggi. Terutama pada momentum tertentu seperti hari besar keagamaan,” sebutnya.

BACA JUGA  Sampah Meluber di Jalan Pendidikan Sungai Pinyuh  

Lebih lanjut, Mohlis Saka membahas ketersediaan pasokan harus memberikan kepastian stok pangan bagi konsumen. Serta, kelancaran distribusi yang merupakan bagian krusial bagi TPID untuk mengendalikan biaya transportasi logistik, memperbaiki infrastruktur.

“Masalah infrastruktur, masih banyak jalan-jalan yang menjadi alur distribusi barang dalam kondisi rusak. Kondisi ini berdampak terhadap melonjaknya harga bahan pokok di daerah. Sebab, akses distribusi lebih lama dan memakan biaya besar,” bebernya.

Selanjutnya, Mohlis Saka mengomentari penghargaan Creative Financing. Mohlis menyoroti keberadaan pihak swasta yang telah mengeruk hasil bumi dan alam di Kalbar, namun belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan infrastruktur daerah.

“Di Kalbar banyak perusahaan swasta yang telah lama beroperasi mengeruk kekayaan sumber daya alam. Namun, masih sedikit yang berkontribusi membangun infrastruktur. Jika memang tidak mau membangun, maka swasta tidak boleh menggunakan akses jalan yang dibangun pemerintah,” cecarnya.

Lebih lanjut, Mohlis menyebut pemanfataan aset daerah yang tak difungsikan dengan optimal. Maka, dia menyarankan agar keberadaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dimaksimalkan dengan tata kelola keuangan fleksibel berbasis kinerja dan transparan, Pemanfaatan BUMD dapat menambah kontribusi PAD.

“Jadi, creative financing daerah itu sangat didukung penuh oleh Ditjen Bina Keuda Kemendagri untuk mengatasi infrastructure gap,” tandasnya.

Follow WhatsApp Channel mempawahnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jembatan Utama Terendam Banjir, Aktivitas Warga Desa Ansiap Terhambat
Dibangun Sejak 2020, Fasilitas Air Bersih di Segedong Rusak dan Terbengkalai
Kades Antibar Desak Terbitkan Perbup Pondok Pesantren
Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mempawah Gelar Pelatihan Tim Teknis
Pertarungan Politik Gen X versus Milenial di Pilkades Parit Bugis
PPKD Parit Bugis Terima Dua Berkas Pendaftaran Bacakades
DEMA STAI Mempawah Tuntut Kebijakan Pemkab Antisipasi Karhutla
Aroma Cawe-Cawe Penguasa di Pilkades Serentak Mempawah 2026

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:57 WIB

Dibangun Sejak 2020, Fasilitas Air Bersih di Segedong Rusak dan Terbengkalai

Selasa, 17 November 2026 - 05:34 WIB

Kades Antibar Desak Terbitkan Perbup Pondok Pesantren

Kamis, 12 November 2026 - 11:37 WIB

Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mempawah Gelar Pelatihan Tim Teknis

Jumat, 6 November 2026 - 10:08 WIB

Pertarungan Politik Gen X versus Milenial di Pilkades Parit Bugis

Kamis, 5 November 2026 - 14:44 WIB

PPKD Parit Bugis Terima Dua Berkas Pendaftaran Bacakades

Berita Terbaru

upacara sertijabat Kasat dan Kapolsek dilingkungan Polres Mempawah/foto : dok Humas Polres Mempawah

PEMERINTAHAN

Polres Mempawah Mutasi Dua Kasat dan Empat Kapolsek

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:16 WIB

Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi

KRIMINAL

DPD GAIB Kalbar Laporkan Kasus Oli Palsu ke Mabes Polri ​

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:19 WIB

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

PENDIDIKAN

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

Jumat, 20 Nov 2026 - 10:44 WIB

FKUB Goes To School di SMKN 1 Mempawah Hilir

RELIGI

FKUB Goes To School Edukasi Ratusan Pelajar di Mempawah

Jumat, 20 Nov 2026 - 00:10 WIB