MEMPAWAH NEWS – Aktivitas penambangan galian C di kawasan Bukit Peniraman di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan. Secara kasat mata, sebagian badan bukit tampak ludes dikeruk alat-alat berat. Ironinya, sejumlah perusahaan yang mengelola galian C di kawasan itu mengantongi izin bodong alias Asli Tapi Palsu (Aspal).
Pada awal Mei lalu, Tim Penegakan Hukum (Gakum) yang merupakan gabungan dari instansi di Pemprov Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan pemeriksaan di lokasi galian C di Bukit Peniraman.
Dari hasil pemeriksaan petugas, terdapat dua perusahaan yang mengelola galian C yakni CV WP dan CV HPP mengantongi izin bodong dengan mengatasnamakan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang sumber pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang enggan namanya disebutkan membenarkan izin bodong yang dikantongi kedua perusahaan penambangan galian C di Bukit Peniraman itu.
“Setelah dicek oleh petugas dari DPMPTSP Kalbar, ternyata izin yang dimiliki kedua perusahaan ini bodong. Diketahui bodong itu dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sesuai dengan penambangan galian C,” ungkapnya.
Diduga, praktik penerbitan izin bodong itu melibatkan oknum sindikat di lingkungan instansi terkait. Mereka meyakinkan para korban untuk memperoleh izin penambangan galian C dengan cepat dan mudah.
“Informasi dari pemilik perusahaan, mereka mengeluarkan biaya hingga ratusan juta untuk mendapatkan izin bodong tersebut,” paparnya.
Sumber terpercaya lainnya kepada redaksi mempawahnews mengungkapkan telah melakukan penelusuran dan mendatangi pejabat Dinas ESDM Pemprov Kalbar terkait izin bodong penambangan galian C di Bukit Peniraman.
“Kami sudah bertemu dan menanyakan langsung kepada pejabat berwenang Dinas ESDM Pemprov Kalbar terkait izin bodong ini. Menurut pejabat bersangkutan, kedua perusahaan itu (CV WP dan CV HPP) tidak terdaftar sebagai penerima izin galian C,” sebutnya.
Masih disampaikan sumber tersebut, pihaknya juga melakukan pengecekan di salah satu lokasi penambangan galian C yang dikuasai oleh CV HPP, terdapat alat berat yang mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum (APH).
Sementara itu, Tim Gakum telah menindaklanjuti temuan izin bodong ini dengan memasang plang himbauan dan peringatan di lokasi penambangan galian C di Bukit Peniraman. Mereka juga telah mensosialisasikan kepada pemilik perusahaan terkait prosedur dan mekanisme perizinan yang legal dan sah.
Temuan ini membuktikan praktik pemalsuan izin penambangan marak terjadi di masyarakat. Para korban pun harus mengeluarkan biaya ratusan juta untuk memperoleh izin bodong hasil rekayasa sindikat yang diduga kuat melibatkan oknum birokrasi di instansi bersangkutan. Patut ditelusuri, uang ratusan juta untuk izin bodong penambangan itu mengalir ke siapa saja?(tim)

















