Pemda Kecolongan, IJW Desak Polisi Ungkap Sindikat Izin Bodong Galian C di Bukit Peniraman

Kamis, 14 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

sebagian besar kawasan Bukit Peniraman rusak parah akibat penambangan galian C

sebagian besar kawasan Bukit Peniraman rusak parah akibat penambangan galian C

MEMPAWAH NEWS – Terungkapnya kepemilikan izin bodong penambangan galian C di Bukit Peniraman, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah membuktikan lemahnya pengawasan. Indonesia Justice Watch (IJW) menilai pemerintah daerah (Pemda) kecolongan. Pihaknya pun mendesak Kepolisian mengungkap dan mengusut sindikat penerbit izin bodong tersebut.

“Kita sangat prihatin dengan mencuatnya kasus izin bodong penambangan galian C di Bukit Peniraman. Ini merupakan preseden buruk bagi lingkungan. Sudah tak terhitung berapa besar kerusakan alam yang ditimbulkan akibat penambangan di Bukit Peniraman,” sesal Direktur Advokasi IJW, Sudianto Nursasi, SH, Kamis 14 Mei di Mempawah.

Menurut Sudianto, Pemda Mempawah harus bertanggungjawab terhadap kasus izin bodong dan kerusakan lingkungan Bukit Peniraman. Sebab, imbuh dia, aktivitas penambangan dan galian C sudah berlangsung bertahun-tahun.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemda Mempawah seakan tutup mata. Sudah bertahun-tahun penambangan berlangsung, kenapa baru sekarang terungkap ada izin penambangan dan galian C bodong di lokasi itu,” cecarnya.

Karenanya, IJW mendesak agar aparat berwenang segera mengusut sindikat atau jaringan penerbitan izin bodong tersebut. Sebab, menurut Sudianto, bukan tidak mungkin lokasi-lokasi penambangan dan galian C lain di Kabupaten Mempawah maupun daerah lainnya hanya mengantongi izin bodong tersebut.

“Kita minta Polda Kalbar bergerak cepat melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan dan sindikat penerbit izin penambangan dan galian C bodong ini. Kemungkinan bukan hanya di Bukit Peniraman saja, lokasi-lokasi lain bisa saja terjadi kasus serupa,” tuturnya.

Lebih lanjut, IJW juga mensinyalir adanya keterlibatan oknum pihak berwenang yang melindungi aktivitas penambangan galian C di Bukit Peniraman. Sehingga, penggunaan izin bodong tersebut seakan tak tersentuh hukum.

“Sudah pasti ada keterlibatan oknum yang melindungi para pengusaha penambangan galian C yang menggunakan izin bodong ini. Kalau tidak ada yang membackup, tidak mungkin mereka bisa beroperasi dengan bebas,” tegasnya.

BACA JUGA  Wakil Bupati Tinjau Lapangan, Bukit Peniraman Dibabat Penambangan Ilegal ?

 

Perusahaan Bayar Ratusan Juta

 

Pada awal Mei lalu, Tim Penegakan Hukum (Gakum) gabungan instansi Pemprov Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan pemeriksaan di lokasi galian C di Bukit Peniraman.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dua perusahaan yang mengelola galian C yakni CV WP dan CV HPP mengantongi izin bodong dengan mengatasnamakan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

“Setelah dicek oleh petugas dari DPMPTSP Kalbar, ternyata izin yang dimiliki kedua perusahaan ini bodong. Diketahui bodong itu dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sesuai dengan penambangan galian C,” jelas petugas yang enggan namanya dipublikasi.

Diduga, praktik penerbitan izin bodong itu melibatkan oknum sindikat di lingkungan instansi terkait. Mereka meyakinkan para korban untuk memperoleh izin penambangan galian C dengan cepat dan mudah.

“Informasi dari pemilik perusahaan, mereka mengeluarkan biaya ratusan juta untuk mendapatkan izin bodong tersebut,” paparnya.

Tim Gakum telah menindaklanjuti temuan izin bodong ini dengan memasang plang himbauan dan peringatan di lokasi penambangan galian C di Bukit Peniraman. Mereka juga telah mensosialisasikan kepada pemilik perusahaan terkait prosedur dan mekanisme perizinan yang legal dan sah.

Temuan ini membuktikan praktik pemalsuan izin penambangan marak terjadi di masyarakat. Para korban pun harus mengeluarkan biaya ratusan juta untuk memperoleh izin bodong hasil rekayasa sindikat yang diduga kuat melibatkan oknum birokrasi di instansi bersangkutan. Patut ditelusuri, uang ratusan juta izin bodong penambangan itu mengalir ke siapa saja?

Follow WhatsApp Channel mempawahnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

75 KK di Telok Dalam Terdampak Banjir, BPBD Mempawah Gercep Salurkan Bantuan
Ketinggian Air Capai Pinggang, Enam Dusun di Wajok Hulu Terendam Banjir
Operator dan Sopir Truk Cekcok di SPBU Nusapati
Dugaan Suap Muktamar NU ke-35 Mengalir ke Mempawah ?
40 Stand UMKM di Sungai Pinyuh Roboh Diterjang Hujan
Pedagang Ditodong OTK di Taman Bestari Mempawah
Dua Tewas dan Satu Luber, Jalan Baru di Sungai Kunyit Makan Korban Jiwa
Profil Tok Jai, Sejarawan dan Budayawan Mempawah Tutup Usia

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 01:22 WIB

75 KK di Telok Dalam Terdampak Banjir, BPBD Mempawah Gercep Salurkan Bantuan

Selasa, 17 November 2026 - 12:03 WIB

Ketinggian Air Capai Pinggang, Enam Dusun di Wajok Hulu Terendam Banjir

Selasa, 10 November 2026 - 20:12 WIB

Operator dan Sopir Truk Cekcok di SPBU Nusapati

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:23 WIB

Dugaan Suap Muktamar NU ke-35 Mengalir ke Mempawah ?

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:56 WIB

40 Stand UMKM di Sungai Pinyuh Roboh Diterjang Hujan

Berita Terbaru

upacara sertijabat Kasat dan Kapolsek dilingkungan Polres Mempawah/foto : dok Humas Polres Mempawah

PEMERINTAHAN

Polres Mempawah Mutasi Dua Kasat dan Empat Kapolsek

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:16 WIB

Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi

KRIMINAL

DPD GAIB Kalbar Laporkan Kasus Oli Palsu ke Mabes Polri ​

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:19 WIB

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

PENDIDIKAN

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

Jumat, 20 Nov 2026 - 10:44 WIB

FKUB Goes To School di SMKN 1 Mempawah Hilir

RELIGI

FKUB Goes To School Edukasi Ratusan Pelajar di Mempawah

Jumat, 20 Nov 2026 - 00:10 WIB