MEMPAWAH NEWS – Tak kurang dari 200 supir truk ‘mengepung’ Gedung DPRD Mempawah dalam aksi unjuk rasa, Rabu pagi 3 Juni. Mereka mengungkapkan maraknya praktek pelangsir dan pungutan liar (pungli) di SPBU hingga menghambat pendistribusian BBM solar subsidi bagi masyarakat.
Kedatangan ratusan massa beserta truk-truk miliknya itu disambut Ketua DPRD Mempawah, Safruddin Asra beserta jajara Pejabat OPD Pemkab Mempawah. Sementara itu, ratusan personel TNI/Polri, Satpol PP dan Dishub dikerahkan untuk memastikan aksi unras berlangsung tertib, aman dan lancar.
Korlap unras, Umar Faruq mengungkapkan ada lima poin tuntutan yang menjadi pokok aspirasi yang dibawa para supir truk di Kabupaten Mempawah dalam menyikapi persoalan pendistribusian BBM solar subsidi di SPBU.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pertama, kami minta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menerbitkan pelangsir solar subsidi yang diduga menyebabkan antrean panjang dan terjadinya kelangkaan BBM bagi sopir angkutan dan masyarakat kecil,” tegasnya.
Kedua, lanjut Umar, massa mendesak dilakukannya penindakan tegas terhadap pengepul solar ilegal yang membeli dan menimbun BBM subsidi untuk diperjual belikan kembali dengan harga tinggi. Kondisi itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.
“Solar subsidi yang seharusnya dijual Rp 6.500 per liter, sekarang harganya mencapai Rp 15.000 per liter. Jadi, praktek para pengempul solar ini sangat meresahkan dan merugikan,” sesalnya.
Ketiga, masih disampaikan Umar, pihaknya menolak segala bentuk pungutan liar (pungli) di SPBU, serta meminta pengawasan ketat terhadap oknum yang meminta biaya tambahan di luar harga resmi BBM subsidi.
“Kami bukan hanya diambil haknya, tetapi diperas. Bukan hanya satu atau dua SPBU melankan hampir seluruh SPBU di Kabupaten Mempawah. SPBU-SPBU seakan dikuasai oleh kelompok tertentu,” cecarnya.
Keempat, sambung dia, pihaknya mendesak transparansi dan pengawasan distribusi BBM subsidi di seluruh SPBU di Kabupaten Mempawah. Agar, penyaluran solar subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Terakhir, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Mempawah dan pihak Pertamina untuk menjamin ketersediaan solar subsidi bagi sopir angkutan dan masyarakat kecil guna menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan transportasi di Kabupaten Mempawah berjalan lancar,” tandasnya.
Usai menyampaikan orasinya, sejumlah perwakilan sopir mengikuti audiensi bersama Ketua DPRD dan sejumlah OPD Pemkab Mempawah di Ruang Rapat Gedung DPRD Mempawah.

















