MEMPAWAH NEWS – DPD Laskar Pemuda Melayu (LMP) Kabupaten Mempawah mendesak PT Pelindo dan YPKOT melakukan mediasi atas sengketa lahan milik keluarga Almarhum Bahari. Jika mediasi tak kunjung dilakukan, LPM mengancam akan menurunkan massa dan mendirikan bangunan permanen diatas lahan sengketa yang masuk dalam kawasan pengembangan Terminal Pelabuhan Kijing itu.
Sebagaimana diketahui, DPD LPM Kabupaten Mempawah telah menerima kuasa penuh dari ahli waris almarhum Bahari atas nama Ng Siauw Khiang alias Sukri. Atas kuasa tersebut, DPD LPM Mempawah melayangkan surat permintaan mediasi kepada PT Pelindo dan YPKOT untuk mendapatkan jalan keluar atas hak-hak almarhum Bahari yang belum dibayarkan.
“Kami meminta kepada PT Pelindo, YPKOT dan pihak terkait lainnya untuk segera menjadwalkan mediasi yang melibatkan seluruh pihak, termasuk warga pemilik lahan yang didampingi penerima kuasa,” tegas Sekretaris DPD LPM Mempawah, Mohlis Saka, Kamis 11 Juni di Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Mohlis Saka mendesak agar mediasi dilakukan secepat mungkin dan paling lambat pada Juni 2026. Pihaknya mengingatkan, apabila mediasi tidak dilaksanakan atau tidak menghasilkan kesepakatan mengenai pembayaran hak-hak terhadap almarhum Bahari, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas.
“Kami tidak akan menempuh jalur hukum, tapi kami akan mengerahkan massa dan menegakan hukum adat. Dalam persoalan ini, kami bukan meminta melainkan mengambil hak-hak kami,” tegasnya berapi-api.
Dalam kesempatan itu, Mohlis Saka turut mengingatkan Pelindo dan YPKOT agar tidak mengangkangi hak-hak masyarakat pemilik lahan. Sebab, LPM Mempawah akan melakukan pembelaan hingga titik darah penghabisan.
“Pelindo dan YPKOT jangan saling lempar tanggungjawab. Dan jangan pula menantang nyali kami. Sebab, LPM lahir dari rahim rakyat dan akan selalu bersama rakyat dalam situasi apapun. Terlebih, kami bertindak atas mandat Panglima Besar LPM, Adhy Black dan Panglim Muda LPM Mempawah, Dedi Djendol,” tandasnya.

















