MEMPAWAH NEWS – Kebijakan baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten Mempawah terkait pendistribusian BBM Solar subsidi masih tumpang tindih. Faktanya, tidak semua SPBU menerapkan kebijakan tersebut. Sementara itu, kinerja Satgas Pengawasan yang dibentuk Bupati Mempawah belum bekerja maksimal.
Kebijakan yang disahkan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mengatur pendistribusian BBM Solar subsidi itu terdiri dari delapan poin. Kesepakatan ini lahir melalui forum rapat yang melibatkan Bupati, Satgas Pengawas, Pertamina, pemilik SPBU se-Kabupaten Mempawah, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya.
Ironinya, penerapan kebijakan itu masih tumpang tindih. Karena, tidak semua SPBU di Kabupaten Mempawah menerapkannya dengan baik sebagaimana telah disepakati. Disamping itu, minimnya sosialiasi menyebabkan tidak semua masyarakat mengetahui penerapan kebijakan itu.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Hafiz, salah seorang pengendara mengaku terkejut dan protes ketika diminta operator SPBU menunjukan STNK saat mengisi BBM solar subsidi di SPBU Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh.
“Sepengetahuan saya, pihak SPBU tidak berhak meminta supir untuk memperlihatkan dokumen kendaraan. Jadi, saya menolak permintaan operator SPBU,” tegasnya, Jumat pagi 17 Juli.
Terlebih, sambung Hafiz, kebijakan menunjukan dokumen kendaraan itu tidak berlaku di semua SPBU di Kabupaten Mempawah. Sebab, beberapa rekannya mengaku tidak harus menunjukan STNK untuk mengisi BBM solar subsidi.
“Seperti di SPBU Kuala, SPBU Anjongan tidak minta sopir menunjukan STNK saat mengisi BBM Solar. Kenapa kebijakan ini hanya berlaku di SPBU Bakau Besar Laut,” sesalnya.
Disamping itu, Hafiz juga mengaku tak pernah mengetahui adanya kebijakan baru yang dibuat Pemerintah Kabupaten Mempawah terkait pendistribusian BBM solar subsidi.
“Saya tidak pernah tahu terkait adanya delapn poin kebijakan baru Pemerintah Kabupaten Mempawah. Artinya, tidak pernah ada sosialiasi di masyarakat terkait kebijakan ini,” cecarnya.
Satgas Tak Turun Lapangan
Kepala Desa (Kades) Sungai Bakau Besar Laut, H Iwan Supardi mengaku kesal dengan kinerja Satgas Pengawas yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mengawal kebijakan pendistribusian BBM solar subsidi di SPBU-SPBU di Kabupaten Mempawah.
“Banyak masyarakat yang melaporkan kepada saya terkait kebijakan baru pendistribusian BBM solar subsidi ini. Mereka kebingungan dengan kebijakan yang diterapkan pihak SPBU tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu,” katanya.
Harusnya, sambung Iwan Supardi, kebijakan baru ini disampaikan kepada masyarakat agar bisa difahami dengan baik. Sehingga, masyarakat dapat mematuhi ketentuan itu sebagaimana mestinya.
“Mestinya Satgas Pengawas ditempatkan ditiap SPBU untuk mensosialisasikan kebijakan baru ini. Namun, faktanya kami tidak menemukan keberadaan satgas dilapangan,” sesalnya.
Padahal, lanjut Iwan Supardi, Satgas Pengawas yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diberikan semacam insentif untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
“Satgas ini digaji oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan tupoksinya. Namun, kinerja satgas tidak maksimal. Kita minta agar Pemkab Mempawah mengevaluasi kinerja satgas,” tukasnya.

















