MEMPAWAH NEWS — Pengungkapan kasus korupsi proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah memasuki babak baru. Kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 32 miliar lebih itu tampaknya macet di Polda Kalbar, kini dilimpahkan ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri.
Berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Mempawah menyambut baik dan mendukung langkah tersebut. Mulai dari kalangan mahasiswa hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Aktivis, menyuarakan dukungan penuh dan harapan agar kasus ini bisa dituntaskan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri.
“Harapan kita, penanganan kasus BP2TD Mempawah bisa lebih cepat, dan bebas dari tekanan politik. Mengingat, kasus ini sudah terlalu lama mengendap dan masyarakat menantikan akhir dari drama panjang kasus ini,” tegas Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelar Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI SulSel) Kabupaten Mempawah, Muslim, Sabtu 25 Juli di Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Muslim menilai, penarikan kasus korupsi BP2TD Mempawah dari Polda Kalbar ke Mabes Polri merupakan angin segar. Sebab, imbuh dia, pengungkapan kasus itu memerlukan keberanian hukum tingkat tinggi agar bebas dari intervensi politik.
“Pelimpahan ke Mabes Polri merupakan langkah strategis untuk mensterilkan proses hukum dari berbagai hambatan terutama intervensi politik, kepentingan birokrasi dan kepentingan lainnya,” pendapatnya.
Karena itu, Muslim menaruh harapan Mabes Polri bisa lebih berani dalam menuntaskan kasus korupsi B2TD Mempawah. Agar, penyelesaian kasus ini dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bagi masyarakat Kabupaten Mempawah dan Kalbar umumnya.
“Jangan ada tebang pilih, korupsi meruapkan kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara secara langsung. Jadi, kita berharap Mabes Polri dapat menuntaskan kasus ini dengan penuh rasa keadilan,” harapnya mengakhiri.
IJW Dukung Mabes Polri
Dukungan pelimpahan perkara korupsi BP2TD Mempawah dari Polda Kalbar ke Mabes Polri juga datang Indonesia Justice Watch (IJW) Kabupaten Mempawah. IJW optimis, Mabes Polri bekerja profesional, transparan dan bebas intervensi dalam upaya pemberantasan korupsi.
“IJW berharap Mabes Polri dapat menyelesaikan kasus BP2TD Mempawah dengan sebaik mungkin. Sehingga tidak ada lagi dusta diantara kita,” kata Direktur Advokasi IJW, Sudianto Nursasi, SH di Mempawah.
IJW berpandangan, selama penanganan korupsi BP2TD Mempawah oleh Polda Kalbar masih banyak meninggalkan pertanyaan yang tak tuntas. Bahkan, terdapat kejanggalan-kejanggalan hingga kasus tersebut tak pernah selesai.
“Kita optimis Mabes Polri akan lebih baik dalam menuntaskan kasus BP2TD Mempawah ini. Mudah-mudahan semua pihak yang terlibat dalam pusaran korupsi BP2TD bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.
Korupsi Berjamaah
BP2TD merupakan lembaga diklat milik Kementerian Perhubungan pertama yang dibangun di Pulau Kalimantan, tepatnya di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Proses pembangunannya dimulai pada tahun 2016 silam dibawah pemerintahan Bupati H Ria Norsan kala itu (sekarang Gubernur Kalbar).
Proyek dengan nilai ratusan milyar ini di korupsi secara berjamaah. Terbukti, dengan sejumlah orang yang kini telah meringkuk di balik jeruji besi. Diantaranya, Prayitno, Joni Isnaini, Erry Iriansyah, Rajali Bustam, Nurlela dan Ghazali. Namun, sebagian pihak menyangsikan jika nama-nama itu merupakan akhir dari ‘pesta korupsi’ proyek BP2TD Mempawah.
Merujuk pada fakta-fakta persidangan, total kerugian negara dalam proyek BP2TD Mempawah sebesar Rp 32 miliar lebih. Dengan rincian, pembangunan BP2TD Mempawah paket 1, negara rugi Rp 2 miliar lebih, pembangunan BP2TD Mempawah paket 2, negara rugi Rp 881 juta, pembangunan BP2TD Mempawah paket 3, negara rugi Rp 10 miliar lebih, pembangunan BP2TD Mempawah paket 4, negara rugi Rp 3 miliar lebih. Kemudian, kerugian negara dalam pembangunan infrastruktur dan landscape untuk Gedung BP2TD Mempawah sebesar Rp 15 miliar lebih, sehingga total keseluruhan kerugian negara yakni Rp 32 miliar lebih.
Menariknya, dari Rp 32 miliar yang dirampok secara berjemaah itu, terpidana Erry Iriansyah mengkorupsi lebih dari setengahnya, yakni sekitar Rp 22 miliar. Dari total Rp 22 miliar itu, sebesar Rp 18 miliar digunakannya untuk ‘membayar hutang’ yang belakangan didalihkan sebagai pinjaman modal kerja proyek BP2TD Mempawah.

















