MEMPAWAH NEWS – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Parit Banjar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah melanggar prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Pasalnya, SPPG bersangkutan tak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dan ironinya, limbah dapur dibuang di lahan milik warga.
Peraturan BGN Nomor 1 tahun 2026 mewajibkan setiap fasilitas SPPG memiliki dan mengoperasikan IPAL dan sarana penangkap lemak (grease trap) secara mandiri. Bahkan, operasional SPPG dapat dihentikan oleh BGN jika tidak memenuhi standar pengolahan limbah dan sanitasi.
“Kita juga bingung dengan pengawasan BGN, bagaimana mungkin SPPG yang belum memiliki IPAL seperti di Desa Parit Banjar ini, tetapi sudah boleh beroperasional. Padahal, IPAL menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi,” pendapat warga, Rudi, Minggu 2 Agustus.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Artinya, lanjut Rudi, BGN dan pihak terkait lainnya telah kecolongan. Sehingga, SPPG di Desa Parit Banjar dapat beroperasional selama berbulan-bulan tanpa memiliki IPAL. Dan selama itu pula, limbah dari dapur SPPG dibuang di lahan kosong milik warga.
“Inikan sangat ironi, limbah SPPG dibuang di lahan warga. Padahal, urusan limbah ini ada prosedur dan mekanismenya. Bahkan, dampak dari limbah sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan,” sesalnya.
Karena itu, dia mendesak agar Satgas MBG Pemkab Mempawah dan pihak berwenang lainya segera turun ke lapangan dan melakukan pengecekan. Jangan sampai persoalan itu dibiarkan berlarut hingga menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Kita minta agar pihak yang bertanggungjawab segera turun lapangan dan melakukan penindakan. Jika memang terbukti terjadi pelanggaran, kita minta diberikan sanksi tegas,” cecarnya.
Kepala SPPG Desa Parit Banjar, Hasanul Bukhari saat ditemui awak media mengakui belum memiliki tempat penampungan untuk limbah. Dia pun membenarkan kalau limbah dapur dibuang di lahan milik warga yang berada di samping dapur SPPG.
“Terkait tempat pembuangan limbah, Bang Rifqi (pengelola) yang urus. Katanya sudah minta izin kepada warga pemilik lahan,” akunya.
Selain persoalan IPAL, Ia pun mengaku sedang melakukan perbaikan administrasi terakit izin lokasi. Sebab, izin yang dimiliki tercatat dapur SPPG berada di Desa Sungai Bakau Kecil, sementara lokasi SPPG sebenarnya berada di wilayah Desa Parit Banjar.
“Untuk masalah izin lokasi, sedang dalam proses perubahan. Sudah kita ajukan perubahannya ke pihak terkait,” tuturnya.
Ditempat terpisah, Kepala Desa Parit Banjar, Marlito mengaku awalnya memang menyetujui pembuangan limbah dapur SPPG di lahan kosong milik warga. Namun, dia mengingatkan agar pihak SPPG segera membangun IPAL.
“Memang awal-awalnya saya setuju agar limbah dapur SPPG dibuang ke lahan kosong, asalkan izin dulu sama pemilik lahan. Namun, saya ingatkan hanya bersifat sementara dan secepatnya dibangun IPAL,” tegas Marlito.
Marlito pun mengaku sejak awal tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terkait mekanisme dan prosedur pendirian SPPG. Termasuk kewajiban SPPG memiliki IPAL menjadi syarta mutlak dari BGN.
“Kami di desa tidak pernah disosialisasikan masalah syarat dan ketentuan dapur SPPG ini. Kalau sejak awal kita diberitahu, pasti kita akan tegakan aturan. Namun, kami pastikan sudah memanggil pihak SPPG agar segera membangun IPAL dan tidak membuang limbah di lahan warga,” tegasnya.
Marlito memastikan Pemerintah Desa Parit Banjar senantiasa mendukung program pemerintah pusat termasuk MBG. Terlebih, MBG memberikan manfaat besar dalam upaya pemenuhan gizi anak-anak.
“Kita pasti dukung program pemerintah, namun masalah aturan tidak bisa ditawar-tawar. Kita juga tidak bermaksud menutup usaha orang, namun semuanya harus diperbaiki demi peningkatan mutu dan kualitas program MBG di Desa Parit Banjar,” pungkasnya.

















