MEMPAWAH NEWS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas PUPR, mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 19,1 miliar untuk pembangunan gedung parkir Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Pembangunan dengan anggaran fantastis itu mendapatkan kritik dan sorotan dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua IKAMI SulSel Cabang Mempawah, Ima Muslim mengkritisi kebijakan anggaran Gubernur Kalbar, H Ria Norsan itu. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak tepat ditengah kesulitan yang dialami masyarakat Kalbar umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya.
“Ditengah kebijakan efisiensi anggaran dan perekonomian masyarakat yang memburuk, Gubernur malah menghamburkan uang rakyat Rp 19 miliar lebih untuk pembangunan yang tidak urgen,” sesal Muslim, Sabtu 22 Agustus di Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, menurut Muslim, masih banyak persoalan lain yang skala prioritas dan perlu mendapatkan perhatian dari Gubernur. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan yang rusak parah hingga bantuan untuk masyarakat bawah.
“Apa urgensinya pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar. Sementara jalan-jalan provinsi banyak yang rusak. Jadi, kami menilai Gubernur dan jajarannya sudah kehilangan akal sehat dan hilang rasa empati terhadap rakyat,” geramnya.
Ia mengingatkan, anggaran sebesar Rp19 miliar tersebut bersumber dari pajak dan keringat masyarakat Kalbar, bukan dana pribadi Gubernur Kalbar. Karena itu, Muslim mendesak agar Ria Norsan dan jajarannya transparan dan bertanggungjawab atas penggunaan uang rakyat.
”Kalau memang Gubernur beranggapan pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar lebih penting dibandingkan hal lain, silahkan buka kajiannya ke publik. Sampaikan secara transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi,” tantangnya.
Karena itu, Ia mendesak agar Gubernur mengevaluasi dan membatalkan anggaran hibah pembangunan gedung parkir Kantor Kejati Kalbar senilai Rp 19,1 miliar. Lebih baik, imbuh dia, anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur maupun bantuan langsung kepada masyarakat Kalbar.
“Gubernur harus membatalkan anggaran gedung parkir Kejati Kalbar. Kami akan terus memantau dan mengikuti perkembangannya. Jika Gubernur tetap bersikeras, maka kami siap melakukan aksi dilapangan,” tegasnya.
Tender Dimenangkan Perusahaan Luar Kalbar
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Provinsi Kalimantan Barat, paket Pembangunan Gedung Parkir Kejati Kalbar berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar.
Paket pembangunan itu tercatat memiliki pagu anggaran sebsear Rp19,1 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp19.099.920.000.
Dalam proses tender, pekerjaan dimenangkan oleh PT Aneka Tata Sarana, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan nilai penawaran terkoreksi Rp19.016.737.021,69. Sementara nilai akhir kesepakatan harga ditetapkan sebesar Rp19.014.789.930,78,-.

















