MEMPAWAH NEWS – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Mempawah angkat bicara menanggapi rencana pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalbar nomor 01 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perlandangan berbasis kearifan lokal. Ketua DAD Mempawah, Adrianus, S.Pd, M.Pd minta agar Gubernur, Ria Norsan meninjau ulang rencana tersebut.
“Dengan hormat, kami minta kepada Bapak Gubernur Ria Norsan agar meninjau kembali rencana pencabutan Perda 01 tahun 2022. Walaupun pencabutan ini merupakan instruksi dari Presiden usai meninjau lokasi kebakaran di Kalbar beberapa waktu lalu,” kata Adrianus, Senin 24 Agustus.
Menurut Adrianus, Perda nomor 01 tahun 2022 hanya diperuntukan bagi peladang di Kalbar. Perda tersebut, imbuh dia, diperuntukan bagi peladang yang mengelola lahan dengan cara dibakar dengan tata cara dan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Artinya, Perda ini hanya berlaku untuk peladang dan tidak berlaku bagi korporasi atau perusahaan,” tegasnya.
Kalaupun dipaksakan dicabut, Adrianus berpandangan, Pemerintah Provinsi Kalbar harus memiliki solusi terbaik. Sebab, mengelola lahan dengan cara dibakar merupakan kebiasaan turun temurun. Artinya, jika pemerintah daerah menghilangkan Perda tersebut sama dengan tidak menghargai adanya kearifan lokal bagi peladang di Kalbar.
“Jika Perda ini dicabut, maka akan menyulitkan para peladang. Walaupun pemerintah daerah menggantikan dengan peralatan atau sejenisnya, tetap saja membuka lahan dengan cara dibakar itu berbeda dengan menggunakan peralatan. Kalau tata cara membuka lahan ini dirubah maka akan merubah segala-galanya,” bebernya.
Untuk itu, Adrianus berharap Gubernur melibatkan dewan adat baik ditingkat provinsi maupun kabupaten berkenaan dengan rencana pencabutan Perda nomor 01 tahun 2022.
“Tentu kita semua tidak ingin kebijakan ini menimbulkan gerakan atau aksi-aksi dari masyarakat adat dayak yang kerap melakukan aktivitas pembakaran untuk mengelola atau membuka lahan ladang,” tegasnya mengingatkan.
Masih disampaikan Adrianus, para peladang khususnya masyarakat dayak tidak pernah melakukan aktivitas membuka ladang di lahan gambut. Mereka menggunakan lahan-lahan pegunungan untuk bercocok tanam.
“Jadi, tidak bisa itu dijadikan alasan untuk dikatakan sebagai penyebab karhutla di Kalbar. Dan mereka pun hanya mampu mengelola lahan paling banyak 2 hektare. Tidak pernah mereka mengelola lahan sampai puluhan hektare,” tuturnya.
“Kami minta jangan peladang ini dijadikan kambing hitam atas terjadinya karhutla di Kalbar. Coba periksa dan selidiki terlebih dahulu kebenarannya, sebab karhutla itu kebanyakan terjadi di lahan-lahan gambut yang bukan menjadi areal garapan peladang,” pungkasnya.

















