MEMPAWAH NEWS – Pemerintah sedang dibuat pusing dengan ulah oknum tidak bertanggungjawab baik individu maupun korporasi yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan. Termasuk di Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu penyumbang titik api terbanyak.
Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Mempawah Bestari menganalisa dua penyebab terjadinya karhutla. Yakni karhutla yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia.
“Kalau faktor alam itu dipicu kemarau panjang, lahan gambut yang mudah terbakar. Lahan gambut ini kalau terbakar, sangat sulit dipadamkan dan akan menimbulkan asap tebal,” kata Ketua YBH Mempawah Bestari, Deky Mulyadi, SH, MH, Selasa pagi 25 Agustus di Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian, sambung Deky, karhutla disebabkan faktor manusia. Bahkan, menurut dia 90 persen karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat disebabkan oleh faktor manusia dengan berbagai modus.
“Misalnya, perusahaan atau individu membuka lahan dengan cara dibakar. Metode ini dianggap paling murah dan efektif untuk membuka lahan. Cukup disulut api, maka lahan siap ditanami sawit, jagung, karet dan tanaman lainnya,” bebernya.
Lalu, sambung Deky, kelalaian oknum membuang puntung rokok atau membakar sampah di areal lahan gambut. Sehingga, ketika terjadi kelalaian maka api dengan cepat membakar lahan-lahan di sekitarnya.
“Modus lainnya dilakukan oleh oknum perusahaan membayar masyarakat untuk membakar lahan. Tujuannya agar tidak terdeteksi perusahaan yang membakar lahan, tetapi mengkambinghitamkan masyarakat,” paparnya.
Dalam kasus karhutla, ulas Deky, para pelaku dijerat dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 69 ayat (2) melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dengan ancaman pidana 3-10 tahun ditambah denda uang Rp 3 Miliar – Rp10 Miliar.
Lalu, masih disampaikan Deky, penerapan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana 5 tahun ditambah denda Rp 5 Miliar. Serta, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
“Dasar hukum penindakan pelaku karhutla juga tercantum dalam KUHP pasal 187: tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran,” urainya.
Dalam penindakannya, Deky menyebut pihak Kepolisian akan menangkap pelaku lapangan. Biasanya, pelaku lapangan ini merupakan petani atau buruh yang membakar lahan. Diproses pidana dan mendapatkan ancaman hukuman 1-3 tahun penjara.
“Lalu, Polisi dan KLHK Gakkum akan menelusuri siapa yang memberi perintah membayar atau pembayar. Ini agak sulit, karena harus dibuktikan dengan aliran dana dan adanya perintah. Andai terbukti ada keterlibatan perusahaan, maka perusahaan kena denda maksimal Rp10 Miliar dan dicabut izin lahannya,” kata Deky.
Bahkan, masih menurut Deky, KLHK juga akan melakukan gugatan perdata terhadap perusahaan untuk biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat karhutla. Jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar dan izin perusahaan bisa dicabut oleh pemerintah.
“Namun, sejauh ini sangat sulit untuk menangkap pembayar ini. Karena, aparat penegak hukum butuh 2 alat bukti dan saksi. Makanya banyak kasus karhutla hanya mentok di pembakar saja, sementara pembayar tak tersentuh. Kalau mau karhutla tuntas, maka tangkap pembakar dan pembayar,” pungkasnya.

















