Kabut Asap Bukan Sekadar Bencana, Tapi Kegagalan Pemerintah Menjaga Alam

Kamis, 27 Agustus 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi

ilustrasi

MEMPAWAH NEWS – Kabut asap kembali menyelimuti. Udara yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga untuk dihirup dengan aman justru berubah menjadi ancaman. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang. Kabut asap bukan sekedar bencana, tapi kegagalan pemerintah menjaga alam.

Di tengah musim kemarau, masyarakat harus berhadapan dengan asap kebakaran hutan dan lahan yang semakin pekat, sementara pemerintah dituntut tidak hanya hadir ketika api sudah membesar, tetapi mampu mencegah bencana yang sejatinya berulang hampir setiap tahun.

Persoalannya bukan lagi sekadar berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting, mengapa kebakaran dengan skala sedemikian besar masih terus terjadi, padahal pemerintah sudah mengetahui bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang berulang kali menghadapi bencana karhutla.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data BPBD Kalimantan Barat menunjukkan luas karhutla sejak Januari-Agustus 2026 telah mencapai 38.310,86 hektare. Kabupaten Ketapang tercatat sekitar 12.443 hektare, Kubu Raya 8.614 hektare, dan Kabupaten Mempawah mencapai 6.144 hektare.

Angka tersebut bukan sekadar statistik di atas kertas. Setiap hektare yang terbakar berarti hilangnya vegetasi, rusaknya ekosistem, meningkatnya emisi, dan bertambahnya potensi asap yang mengancam kehidupan masyarakat.

Khusus Kabupaten Mempawah, 6.144 hektare seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Luasan tersebut menempatkan Mempawah sebagai salah satu wilayah dengan karhutla terbesar di Kalimantan Barat. Lebih ironis lagi, sejak awal tahun pemerintah sebenarnya sudah mengetahui ancaman tersebut. Pemkab Mempawah bahkan telah menetapkan status siaga darurat bencana asap pada Januari 2026 berdasarkan prakiraan kondisi cuaca dan rendahnya curah hujan.

Lantas, jika ancaman sudah diketahui sejak awal tahun, mengapa masyarakat masih harus menghadapi situasi seperti sekarang? Mengapa langkah pencegahan tidak mampu menekan kebakaran secara signifikan sebelum api berubah menjadi bencana besar?

BACA JUGA  Singgung Kasus Oknum Dewan, Ilyas : Kalau Rakyat Biasa Bakar Lahan Pasti Langsung Tangkap

Pemerintah perlu menjawab pertanyaan tersebut secara terbuka, bukan sekadar mengulang pernyataan tentang kesiapsiagaan, patroli dan pemadaman. Sebab, kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada apel, rapat koordinasi, spanduk imbauan, atau pernyataan pejabat di depan kamera.

Kesiapsiagaan harus terlihat dari kemampuan mendeteksi api sedini mungkin, memastikan kawasan rawan diawasi, menyediakan peralatan yang memadai, memperkuat masyarakat di tingkat desa, serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara ilegal.

Lebih memprihatinkan lagi, dampak karhutla kini sudah masuk ke sektor kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat Kalimantan Barat mengalami 151.965 kasus ISPA sepanjang 1 Januari-7 Agustus 2026, dengan peningkatan kasus dilaporkan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Mempawah.

Di Kabupaten Mempawah sendiri, Dinas Kesehatan mencatat 17.107 kasus ISPA periode Januari-21 Agustus 2026. Angka tersebut harus menjadi perhatian serius karena kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi korban rutin setiap kali musim kemarau datang.

Kita perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Tidak setiap kasus ISPA otomatis disebabkan oleh kabut asap. Namun, paparan polusi udara akibat asap kebakaran memang meningkatkan risiko gangguan pada sistem pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki kerentanan tertentu.

Karena itu, ketika kasus gangguan pernapasan meningkat bersamaan dengan memburuknya kualitas udara, pemerintah wajib memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

Masyarakat juga jangan terus-menerus ditempatkan sebagai pihak yang hanya menerima imbauan. Warga diminta memakai masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, memperhatikan kualitas udara dan menjaga kesehatan. Semua itu benar, tetapi masyarakat berhak bertanya, siapa yang bertanggung jawab memastikan sumber pencemaran tersebut dihentikan ?

Tidak adil jika beban penanggulangan seolah-olah dibebankan kepada masyarakat. Warga diminta mengurangi aktivitas, sekolah harus menyesuaikan kegiatan, pekerja menghadapi udara buruk, anak-anak harus dilindungi dari asap, sementara sumber kebakaran belum sepenuhnya terselesaikan. Pemerintah tidak boleh sekadar meminta masyarakat beradaptasi dengan bencana yang seharusnya dapat dicegah dan dikendalikan.

BACA JUGA  Polisi dan BPBD Berjibaku Padamkan Karhutla di Mempawah Timur

Di sisi lain, pemerintah juga harus terbuka mengenai penegakan hukum. Jika memang terdapat pembakaran yang disengaja, maka proses hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Penegakan hukum harus mampu mengungkap siapa yang berada di balik pembukaan atau pembakaran lahan, termasuk apabila terdapat kepentingan ekonomi maupun korporasi yang terbukti.

Kita tidak membutuhkan penegakan hukum yang hanya keras di hadapan kamera, tetapi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan tertentu. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak. Jika seorang warga dapat diproses karena membakar lahan, maka pihak yang memiliki sumber daya dan kekuatan ekonomi juga harus diperiksa ketika bukti menunjukkan adanya pelanggaran.

Pemerintah memang telah melakukan berbagai langkah, mulai dari patroli darat, pemadaman, pemantauan udara, pengerahan helikopter, water bombing hingga operasi modifikasi cuaca. Namun, besarnya luasan lahan terbakar menunjukkan bahwa strategi penanganan harus terus dievaluasi.

Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan sekadar pemadaman. Pemerintah harus memperkuat pengawasan kawasan rawan, memperbaiki sistem peringatan dini, memastikan kanal dan lahan gambut dikelola secara tepat, memperluas edukasi berbasis desa, serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah api sejak titik terkecil.

Kerusakan lingkungan juga tidak boleh dianggap selesai hanya karena api telah padam. Hutan dan lahan yang terbakar membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Satwa kehilangan habitat, vegetasi rusak, kualitas tanah dan air dapat terganggu, sementara emisi karbon dari kebakaran memperburuk persoalan lingkungan yang dampaknya jauh melampaui satu musim kemarau.

Masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya meminta hak paling mendasar yakni, udara bersih, lingkungan yang aman, kesehatan yang terlindungi, dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

BACA JUGA  Pasis Dikreg Sesko TNI Edukasi Warga Anjungan Melancar

Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadikan karhutla sebagai bencana musiman yang muncul setiap tahun, kemudian dilawan dengan pola yang hampir sama setiap kali musim kemarau tiba.

Jika persoalan ini terus berulang, maka yang harus dievaluasi bukan hanya pelaku pembakaran, tetapi juga efektivitas kebijakan, pengawasan, tata kelola lahan, koordinasi antarinstansi, dan keberanian pemerintah dalam melakukan penegakan hukum.

Kabut asap hari ini adalah peringatan keras. 6.144 hektare lahan terbakar di Mempawah dan lebih dari 38 ribu hektare di Kalimantan Barat bukan angka yang layak dianggap biasa. Ditambah dengan tingginya kasus ISPA, kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla telah menjadi persoalan lingkungan, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan keselamatan publik secara bersamaan.

Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang hanya hadir ketika bencana sudah viral. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir sebelum api muncul, ketika api mulai terdeteksi, saat pemadaman berlangsung, dan setelah bencana berakhir untuk memastikan lingkungan benar-benar dipulihkan.

Jangan tunggu kabut asap semakin pekat, jumlah penderita ISPA semakin tinggi, dan ribuan hektare hutan kembali menjadi abu. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh, membuka data kepada publik, memperkuat pencegahan, dan menindak tegas siapa pun yang terbukti menjadi penyebab kebakaran. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan tetapi juga hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.*

Follow WhatsApp Channel mempawahnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jembatan Utama Terendam Banjir, Aktivitas Warga Desa Ansiap Terhambat
Dibangun Sejak 2020, Fasilitas Air Bersih di Segedong Rusak dan Terbengkalai
Kades Antibar Desak Terbitkan Perbup Pondok Pesantren
Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mempawah Gelar Pelatihan Tim Teknis
Pertarungan Politik Gen X versus Milenial di Pilkades Parit Bugis
PPKD Parit Bugis Terima Dua Berkas Pendaftaran Bacakades
DEMA STAI Mempawah Tuntut Kebijakan Pemkab Antisipasi Karhutla
Aroma Cawe-Cawe Penguasa di Pilkades Serentak Mempawah 2026

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:57 WIB

Dibangun Sejak 2020, Fasilitas Air Bersih di Segedong Rusak dan Terbengkalai

Selasa, 17 November 2026 - 05:34 WIB

Kades Antibar Desak Terbitkan Perbup Pondok Pesantren

Kamis, 12 November 2026 - 11:37 WIB

Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mempawah Gelar Pelatihan Tim Teknis

Jumat, 6 November 2026 - 10:08 WIB

Pertarungan Politik Gen X versus Milenial di Pilkades Parit Bugis

Kamis, 5 November 2026 - 14:44 WIB

PPKD Parit Bugis Terima Dua Berkas Pendaftaran Bacakades

Berita Terbaru

upacara sertijabat Kasat dan Kapolsek dilingkungan Polres Mempawah/foto : dok Humas Polres Mempawah

PEMERINTAHAN

Polres Mempawah Mutasi Dua Kasat dan Empat Kapolsek

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:16 WIB

Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi

KRIMINAL

DPD GAIB Kalbar Laporkan Kasus Oli Palsu ke Mabes Polri ​

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:19 WIB

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

PENDIDIKAN

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

Jumat, 20 Nov 2026 - 10:44 WIB

FKUB Goes To School di SMKN 1 Mempawah Hilir

RELIGI

FKUB Goes To School Edukasi Ratusan Pelajar di Mempawah

Jumat, 20 Nov 2026 - 00:10 WIB