MEMPAWAH NEWS – Direkrotar Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI menetapkan PT MAP di Kabupaten Mempawah sebagai tersangka korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dalam siaran pers pada Senin 24 Agustus 2026 menyampaikan, penetapan tersangka atas PT MAP telah dilakukan pada 14 Agustus 2026, setelah melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Perkara bermula dari laporan hotspot di wilayah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan pengumpulan bukti dan keterangan dilapangan. Dari hasil penelusuran, petugas mendapati dugaan perambahan pembukaan jalan sepanjang 3 kilometer dengan lebar 6 meter.
Kemudian, penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta olah TKP. Proses pemeriksaan tersebut melibatkan Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan Agung. Hingga akhirya, PT MAP ditetapkan sebagai tersangka korporasi karhutla di Kabupaten Mempawah.
Dilansir dari sejumlah media nasional, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu mengatakan, penyidik tidak berhenti hanya pada penanganan titik api atau lokasi kebakaran. Setiap perkara, kata dia, dikembangkan untuk menelusuri rangkaian peristiwa, penggunaan kawasan, hingga pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan di lokasi.
“Kami tidak berhenti pada titik api. Penyidik menelusuri bagaimana kebakaran terjadi, siapa yang menguasai dan menggunakan kawasan, siapa yang melakukan, dan siapa yang memperoleh manfaat,” tegas Rudianto.
Menurut dia, penanganan perkara karhutla juga dapat membuka dugaan tindak pidana kehutanan lainnya. Hal itu, salah satunya, terjadi dalam penanganan perkara di Mempawah.
“Di Mempawah, laporan hotspot berkembang menjadi perkara perambahan dengan tersangka korporasi. Semua kami kembangkan berdasarkan alat bukti untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses,” katanya.
Selain perkara di Mempawah, Kementerian Kehutanan juga menangani sejumlah perkara di Kabupaten Ketapang, Riau dan Sumatera Utara.

















