Penulis adalah Devanza Fathian Ardianta, SMA Taruna Nusantara
MEMPAWAH NEWS – Pesawat yang mengangkut Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni gagal landing di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis 3 September 2026. Kabut asap yang semakin pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat menjadi penyebabnya. Jarak pandang kurang dari seratus meter, sehingga pilot tak berani mengambil resiko menurunkan badan pesawat ditengah kepungan kabut asap.
Gagal mendaratnya pesawat Menhut ini bukan kejadian biasa. Melainkan sinyal darurat dari alam yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah pusat. Betapa dahsyatnya kerusakan ekosistem hutan di Kalimantan Barat hingga menimbulkan kabut asap yang dapat menggagalkan segala bentuk aktivitas manusia.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Krisis lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat sudah mencapai tahap darurat. Alam seolah-olah sedang mengirimkan peringatan langsung kepada para pemangku kebijakan di bidang kehutanan.
Ironinya memang ketika pejabat yang bertanggung jawab atas tata kelola hutan di negeri ini harus merasakan sendiri dampak langsung dari karhutla. Kendala teknis penerbangan karena jarak pandang yang sangat terbatas membuktikan bahwa kabut asap tidak memandang siapa pun, baik itu warga biasa maupun pejabat tinggi negara.
Kegagalan pendaratan pesawat di Bandara Internasional Supadio Pontianak bukan soal ketidaknyamanan atau penundaan agenda, melainkan peringatan yang nyata bahwa krisis lingkungan ini bukan hanya angka atau laporan yang ditulis di atas kertas.
Kalau seorang menteri harus menunda kunjungannya karena terhalang asap, bayangkan betapa beratnya beban yang harus dirasakan masyarakat Kalimantan Barat yang setiap hari harus menghirup udara segar yang telah berubah menjadi racun.
Karhutla yang setiap tahun terjadi telah membawa warga Kalimantan Barat ke tengah ancaman penyakit pernapasan, gangguan aktivitas ekonomi, dan mobilitas yang terbatas. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebijakan yang dibuat di pusat dan kondisi nyata di lapangan.
Kembali ke insiden kegagalan pesawat Menhut mendarat telah mengindikasikan langkah-langkah preventif dan mitigasi bencana kebakaran hutan masih jauh dari kata cukup. Sebab, penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah selama ini cenderung reaktif. Reaksi baru terjadi setelah api sudah besar, asap sudah mengepul tinggi.
Kegagalan mendarat ini seharusnya menjadi dorongan untuk melakukan evaluasi total terhadap efektivitas penanganan karhutla dan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Pemerintah, terutama Kementerian Kehutanan, tidak boleh lagi melihat karhutla sebagai bencana tahunan yang dianggap wajar .
Diperlukan komitmen politik yang lebih kuat, alokasi anggaran yang tepat sasaran, dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, serta aparat penegak hukum.
Pengawasan terhadap korporasi yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan harus dilakukan tanpa kompromi. Momen ini harus menjadi titik balik dalam pengelolaan krisis kebakaran hutan di Indonesia.
Menhut beserta jajarannya perlu menjadikan pengalaman ini sebagai peluang untuk mempercepat reformasi kebijakan kehutanan. Kebijakan pemulihan ekosistem gambut dan pembentukan sistem deteksi dini karhutla harus diwujudkan secara konkret, bukan hanya menjadi wacana dalam rapat-rapat.
Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi cermin yang jernih bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan akan berdampak pada semua orang, tanpa kecuali. Kabut asap yang menghalangi pesawat menteri merupakan panggilan darurat yang nyata bagi pemerintah untuk bertindak lebih cepat, tegas, dan berani.
Masyarakat Kalimantan Barat dan wilayah lain yang terdampak kabut asap berhak atas udara yang bersih , sehat serta perlindungan ekologis yang nyata dan berkelanjutan.

















