MEMPAWAH NEWS – Dugaan pelanggaran kampanye pada masa tenang Pilkada Serentak 2024 kembali terjadi di Kabupaten Mempawah. Kali ini, beredar video diduga Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) di Kecamatan Jongkat memergoki Calon Kepala Daerah (Cakada) menghadiri pertemuan disalah satu rumah warga pada Minggu malam 24 November 2024.
Dari sejumlah rekaman video yang diterima redaksi mempawahnews.com, dugaan pelanggaran kampanye itu bermula ketika PKD mendatangi salah satu rumah warga di Desa Jungkat. Saat didatangi, didalam rumah yang cukup luas itu tampak terjadi pertemuan yang dihadiri sejumlah orang, termasuk salah satunya kandidat Cakada Pilkada Mempawah 2024.
Masih dalam video tersebut, PKD memberi peringatan bahwa pertemuan tersebut secara aturan telah melanggar ketentuan masa tenang Pilkada. Sebab, si Cakada turun langsung ke masyarakat dan melakukan pertemuan. Menurut petugas, pertemuan itu masuk dalam kategori kampanye hitam.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Si Cakada menyampaikan kedatanganya bukan dalam rangka kampanye. Melainkan hanya bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan warga. Hingga akhirnya, si Cakada pun berpamitan dan meninggalkan pertemuan tersebut.
Terkait itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Mempawah, Hanise memberikan tanggapannya. Dia mengaku telah mendapatkan kabar dugaan pelanggaran pada masa tenang. Namun, dia tidak dapat memastikan sosok yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan Cakada PIlkada Mempawah 2024.
“Informasinya memang ada, namun saya tidak begitu kenal dengan wajah Cawabup tersebut,” kata Hanise.
Lebih jauh, Hanise mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan pertemuan dirumah warga itu sudah dicegah oleh PKD setempat.
“Dalam UU sudah sangat jelas tidak boleh berkampanye pada masa tenang. Sebab, waktu berkampanye sudah diberikan kepada Paslon,” tegasnya.
Hanise mematikan Bawaslu Mempawah akan mendalami kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan sosok Cakada tersebut. Sesuai prosedur, pihaknya akan melakukan kajian untuk menentukan unsur-unsur pelanggarannya.
“Kaitan dengan kampanye diluar jadwal atau kampanye pada masa tenang berpotensi masuk pada ranah pidana pemilihan. Namun, kita harus kaji secara cermat. Apakah unsur pelanggarannya terpenuhi atau tidak,” pungkasnya.


















Komentar