MEMPAWAH NEWS – Hingga September 2026, serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Mempawah diperkirakan masih rendah. Kabarnya, tak kurang dari 40 persen. Bahkan, anggaran untuk pembangunan juga belum dikonversi menjadi kegiatan nyata di masyarakat. Padahal, tahun anggaran 2026 telah memasuki triwulan akhir.
“Dari informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, saya memperoleh data kalau serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Mempawah hingga Septembe ini masih dikisaran 40 persen,” ungkap Kepala Desa Antibar, Julkarnaidi kepada mempawahnews, Rabu 30 September di Mempawah.
Menurut pria yang akrab disapa Eju ini, rendahnya serapan anggaran berpotensi berhubungan langsung dengan lambannya pelaksanaan program pemerintah, khususnya pembangunan fisik yang semestinya dapat dirasakan masyarakat sejak awal hingga pertengahan tahun.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, masih disampaikan Eju, dalam rancangan Perubahan APBD 2026 Pemkab Mempawah memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp1,014 triliun dan belanja daerah sekitar Rp1,074 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan transfer diproyeksikan sekitar Rp 809,57 miliar, sementara belanja modal berada di kisaran Rp110 miliar.
“Artinya, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan sebenarnya tersedia. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana pemerintah daerah memastikan anggaran yang sudah direncanakan dapat segera diterjemahkan menjadi pekerjaan yang terukur, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” bebernya.
Eju menilai, persoalan serapan anggaran perlu dilihat secara lebih serius. Jangan sampai rendahnya realisasi pada pertengahan hingga menjelang akhir tahun, kemudian diikuti pola percepatan belanja secara besar-besaran pada penghujung tahun.
“Pembangunan fisik yang baru dikebut ketika waktu semakin sempit memiliki berbagai risiko. Pekerjaan berhadapan dengan tekanan waktu, kondisi cuaca, keterbatasan tenaga kerja, distribusi material hingga pengawasan yang tidak optimal. Akibatnya, kualitas pekerjaan berpotensi menjadi persoalan apabila kecepatan mengejar target lebih dominan daripada memastikan mutu pembangunan,” cecarnya.
Menurut dia, masyarakat tidak membutuhkan pembangunan yang sekadar selesai secara administratif. Yang dibutuhkan adalah jalan yang benar-benar berkualitas, drainase yang berfungsi, fasilitas publik yang layak dan infrastruktur yang memiliki daya tahan sesuai umur teknisnya.
“Maka, kita menuntut pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka apa penyebab rendahnya serapan anggaran tahun 2026 ini. Apakah proses pengadaan yang terlambat, perubahan perencanaan, persoalan administrasi, kesiapan dokumen teknis, kemampuan perangkat daerah, persoalan kontraktual, atau memang perencanaan sejak awal belum disusun dengan jadwal pelaksanaan yang realistis?,” bebernya.
Dia menekankan, APBD merupakan instrumen pembangunan dan pelayanan publik. Setiap rupiah yang tertahan terlalu lama tanpa menghasilkan output yang jelas berarti ada manfaat pembangunan yang belum diterima masyarakat.
“Perubahan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk membiarkan pelaksanaan program berjalan lambat. Justru semakin banyak perubahan yang dilakukan, semakin penting pengendalian, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara ketat agar perubahan tersebut tidak semakin memperlambat realisasi kegiatan,” pendapatnya.
Data regional menunjukkan bahwa persoalan percepatan belanja bukan hanya terjadi di Mempawah. Hingga 28 September 2026, realisasi belanja daerah secara nasional tercatat sekitar 51,14 persen, sedangkan belanja modal baru sekitar 25,91 persen. Artinya, memang terdapat kecenderungan belanja modal terealisasi lebih lambat dibandingkan beberapa jenis belanja lainnya.
“Fakta ini tidak boleh menjadi pembenaran untuk bekerja lambat. Justru Pemkab Mempawah harus mampu menjelaskan kondisi spesifik Mempawah dan langkah konkret yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tanpa mengorbankan kualitas pembangunan,” ujarnya.
Kedepan, menurut dia, pola pengelolaan anggaran yang tidak lagi berorientasi pada ‘habiskan anggaran sebelum tutup buku’, melainkan pencapaian target pembangunan secara bertahap sepanjang tahun.
“Pemerintah Kabupaten Mempawah juga perlu membuka informasi secara lebih transparan mengenai progres masing-masing proyek strategis. Mulai dari nilai anggarannya, kapan dimulai, berapa persentase progres fisiknya, apa kendalanya dan kapan target penyelesaiannya. Transparansi seperti ini akan membuat masyarakat dapat mengawasi pembangunan secara objektif,” sarannya.
Terakhir, Eju menekankan, kritik terhadap rendahnya serapan anggaran bukan berarti menuntut pemerintah menghamburkan uang. Sebaliknya, kritik ini justru merupakan dorongan agar setiap anggaran yang telah direncanakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat baru melihat pembangunan dikebut ketika kalender sudah memasuki penghujung tahun. Pemkab Mempawah harus membuktikan bahwa APBD mampu bekerja sepanjang tahun, bukan hanya ketika deadline semakin dekat,” katanya.
Jika pembangunan memang harus dikerjakan pada akhir tahun karena faktor teknis yang tidak dapat dihindari, pemerintah wajib menjelaskan alasannya secara terbuka. Tetapi jika keterlambatan terjadi karena lemahnya perencanaan, koordinasi atau manajemen pelaksanaan, maka persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius.
“Mempawah membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya mampu menyusun anggaran, tetapi juga mampu mengeksekusinya secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Sebab ukuran keberhasilan APBD pada akhirnya bukan seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan seberapa besar manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

















