MEMPAWAH NEWS – Kasus dugaan pembakaran lahan yang melibatkan oknum Anggota DPRD Mempawah inisial C berjalan lambat. Hingga kini, Polres Mempawah tak kunjung menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Tak heran jika sebagian kalangan menuding adanya unsur kesengajaan polisi melindungi pelaku pembakaran.
“Kita sangat prihatin dan kecewa dengan kinerja Polres Mempawah dalam penanganan kasus dugaan pembakaran lahan oknum dewan. Keterlambatan ini menimbulkan kesan negatif, seakan-akan polisi melindungi pelaku,” sesal Ketua Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Mempawah Bestari, Deky Mulyadi, SH, MH kepada redaksi mempawah news, Kamis 8 Oktober di Mempawah.
Menurut Deky, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul diatas. Hukum harus ditegakan dengan seadil-adilnya. Dan, tegas dia, siapa pun orangnya memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika petani kecil yang membakar 1 hektar saja, bisa langsung ditangkap dan diproses dalam hitungan hari. Maka perlakuan yang sama juga harus berlaku bagi siapa pun, termasuk pejabat bahkan pemegang kekuasaan tertinggi sekalipun. Keadilan tidak boleh diskriminatif,” tegasnya lagi.
Karena itu, Deky menuntut tiga hal dalam penanganan kasus dugaan pembakaran lahan yang menyeret nama Politisi Partai Hanura Kabupaten Mempawah itu.
“Kami mendesak Kapolres dan Gakkum KLHK transparan. Artinya, umumkan kepada publik setiap perkembangan penanganan kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi atau bahkan dikaburkan,” cecarnya.
Kemudian, lanjut Deky, Polisi dan Gakkum KLHK harus profesional dengan menerapkan aturan perundang-undangan yang sesuai dan laksanakan proses hukum dengan secepat mungkin.
“Terapkan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH jo UU Cipta Kerja, dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda Rp 10 Miliar. Jadi, tidak ada alasan untuk lambat dalam penanganan kasus ini,” pendapatnya.
Terakhir, Deky minta polisi mengungkap aktor intelektual dalam kasus tersebut. Terlebih, menurut dia, polisi pastinya telah mengantongi barang bukti yang lengkap dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi.
“Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Usut siapa yang menyuruh, siapa yang membayar, dan siapa yang diuntungkan dari pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut,” desaknya.
“Jika terbukti tidak bersalah, bebaskan. Jika terbukti bersalah, hukum seberat-beratnya. Jangan digantung status kasus ini,” pungkasnya.

















