MEMPAWAH NEWS — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah Cabang Mempawah menggelar audiensi dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Audiensi tersebut difasilitasi DPRD Mempawah, Kamis 30 Oktober di kantor DPRD.
Ketua HMI Komisariat Syariah Cabang Mempawah, Muslim menjelaskan, audiensi tersebut menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
“Dalam audiensi tersebut, Plt Kepala BPPRD Mempawah mengakaui kalau kenaikan tarif PBB di Kabupaten Mempawah sudah berlangsung sejak tahun 2021. Kenaikan itu disebabkan penyesuaian NJOP,” terangnya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, Muslim menegaskan kenaikan tarif PBB di Kabupaten Mempawah yang sempat menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat bukan sekedar isu, melainkan fakta dari sebuah kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Mempawah.
“Artinya kebijakan ini sudah berjalan selama 4 tahun. Ironinya, tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait kenaikan PBB,” sesalnya.
Untuk itu, Muslim mendesak agar BPPRD lebih profesional dan transparan dalam menjalankan kebijakan publik. Salah satunya dengan mensosialisasikan dan menyiarkan kepada masyarakat berkenaan dengan kenaikan NJOP maupun PBB.
“Selama ini, kami menilai kebijakan kenaikan pajak dilakukan tanpa komunikasi publik yang memadai, sehingga menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan warga,” sebutnya.
Masih dalam audiensi utk, HMI meminta agar Pemerintah Kabupaten Mempawah meninjau ulang batas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak ikut menanggung beban fiskal yang semakin berat.
“Selama kebijakan Pemerintah Daerah tidak berpihak pada keadilan, maka kami akan terus berada di garis depan untuk mengawal, mengkritik, dan memperjuangkan kebenaran demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

















