MEMPAWAH NEWS – Menindaklanjuti aspirasi ratusan sopir truk, DPRD Mempawah akan menggelar rapat kerja dengan mengundang Pertamina hingga SPBU. Sementara itu, Kepolisian berjanji akan menindaktegas praktek pungutan liar (pungli) di SPBU dan pelangsir BBM subsidi.
“Kami meminta waktu untuk melaksanakan rapat kerja dengan mengundang Pertamina, SPBU hingga instansi terkait. Kami akan membahas apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan sopir truk,” janji Ketua DPRD Mempawah, Safruddin saat menerima audiensi sopir truk, Rabu 3 Juni di Gedung DPRD Mempawah.
Safruddin yang juga Ketua DPD Partai Golkar Mempawah ini mengaku prihatin dengan kinerja SPBU dalam mendistribusikan BBM subsidi untuk masyarakat. Dari data yang ada, setiap SPBU terdapat 33 ribu KL per hari. Harusnya kuota ini cukup untuk melayani masyarakat, namun fakta dilapangan ternyata tidak cukup.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sepakat agar tidak ada lagi aktivitas pelangsir di seluruh SPBU di Kabupaten Mempawah. Begitupun untuk pengepul solar subsidi harus ditindaktegas sesuai aturan yang ada,” pintanya.
Kemudian, Safruddin juga menyinggung praktek pungli di SPBU. Wakil Rakyat Dapil Sungai Pinyuh-Anjongan itu minta agar aparat penegak hukum bersama instansi terkait berkoordinasi dengan Pertamina.
“Kami juga minta Dishub melakukan pengecekan berkala di tiap SPBU yang terdapat antrian truk berhari-hari. Sebab, antrian truk yang panjng di pinggir jalan selama berhari-hari dapat membahayakan pengguna jalan,” tandasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Mempawah, Iptu Erik Pattimura mengaku telah memperhatikan panjangnya antrian truk di sejumlah SPBU di Kabupaten Mempawah.
“Kami akan menindak tegas keberadaan pelangsir dan oknum yang melakukan praktek pungli di SPBU di wilayah Kabupaten Mempawah,” janjinya.

















