MEMPAWAH NEWS – Kurang lebih 300 masyarakat dari tiga desa akan berparitisipasi dalam aksi demonstrasi jilid 3 Kepung Kantor Bupati Mempawah pada Senin pagi 08 Desember. Tuntutan utamanya pembatalan anggaran pembangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati Mempawah senilai Rp 15 miliar pada APBD TA 2026.
“Insha Allah, kami masyarakat dari tiga desa yakni Desa Antibar, Pasir Palembang dan Pasir Panjang akan ikut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi di Kantor Bupati Mempawah. Kami sudah siapkan kurang lebih 300 massa,” kata Kepala Desa Antibar, Julkarnaidi, Sabtu 06 Desember di Mempawah.
Pria yang akrab disapa Eju ini mengaku dia dan masyarakat lainnya merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam aksi yang digalang aliansi mahasiswa, pemuda dan masyarakat bersatu itu.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini murni panggilan untuk membela hak-hak masyarakat. Sama sekali tidak ada kepentingan apapun,” tegasnya.
Menurut Eju, demonstrasi jilid 3 harus dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah tidak membuat kebijakan yang keliru dan menyimpang. Salah satunya pembangunan pendopo dengan anggaran Rp 15 miliar.
“Kebijakan pembangunan pendopo tidak memiliki urgensi dengan kepentingan masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah perbaikan jalan-jalan yang rusak, ekonomi yang stabil, pelayanan publik yang mudah. Jadi, masyarakat tak butuh pendopo baru,” cecarnya.
Disamping itu, Eju turut prihatin dengan kebijakan Bupati Mempawah yang memotong 20 persen Tunjangan Penghasilan (TP) ASN dengan alasan efisiensi anggaran. Menurut dia, kebijakan tersebut akan mempengaruhi kinerja ASN Pemkab Mempawah.
“Sebagian besar masyarakat Desa Antibar merupakan ASN, maka kami juga akan memperjuangkan hak-hak ASN agar terakomodir. Karena, para ASN ini merupakan pelayan masyarakat yang harus diberikan support maksimal,” tuturnya.
Terakhir, Eju mengingatkan semua pihak agar tidak menghalangi aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Bersatu. Sebab, demonstrasi merupakan bagian demokrasi yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang.
“Kami mengingatkan kepada pihak manapun agar tidak menghalangi aksi penyampaian aspirasi ini. Sebab, tindakan tersebut akan menciderai dan mengkhianati konstitusi dan demokrasi di negeri ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, aksi demonstrasi jilid 1 dan 2 telah berlangsung di Gedung DPRD Mempawah pada Selasa dan Rabu lalu. Dalam aksinya massa, membakar ban dan foto Bupati serta Pimpinan DPRD Mempawah sebagai bentuk protes terhadap anggaran pembangunan pendopo senilai Rp 15 miliar.

















