MEMPAWAH NEWS – Kepala Desa Antibar, Julkarnaidi minta semua pihak tidak meng-kambing hitamkan masyarakat atau peladang atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, semua pihak harus fokus memadamkan api dengan cara se-efektif mungkin.
“Perintah mencabut Perda Pemprov Kalbar nomor 01 tahun 2022 tentang pembukaan lahan ladang dengan kearifan lokal seakan menyalahkan masyarakat peladang sebagai penyebab karhutla di Kalbar. Logikanya kalau Perda ini yang jadi masalah, kenapa karhutla juga terjadi di provinsi lain,” katanya.
Menurut dia, kritik terhadap praktik pembakaran lahan tentu sah dan harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran. Tetapi menjadikan masyarakat peladang sebagai kambing hitam adalah cara berpikir yang terlalu sederhana untuk menghadapi karhutla yang kompleks.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyebab kebakaran harus dibuktikan melalui investigasi lapangan, bukan sekadar asumsi berdasarkan siapa yang paling mudah disalahkan,” tegasnya.
Eju menyebut, karhutla di Mempawah harus dilihat lebih luas. Pada Februari 2026, kebakaran sekitar 10 hektare di Desa Galang menghadapi kendala serius berupa medan sulit, jauhnya sumber air dan karakteristik lahan gambut yang membuat api dapat menjalar di bawah permukaan.
Artinya, karhutla bukan hanya soal siapa yang menyalakan api, tetapi juga mengenai mengapa api begitu mudah membesar dan begitu sulit dipadamkan. Pemerintah Kabupaten Mempawah sebenarnya telah mengakui pentingnya pendekatan pencegahan.
Bahkan, imbuh dia, dalam Rakor Karhutla 2026 Pemkab Mempawah menekankan pemetaan wilayah rawan, pemantauan hotspot dan cuaca, patroli, kesiapan sarana-prasarana, penguatan sekat kanal serta embung, hingga pemantauan muka air tanah.
Pertanyaannya sekarang, sejauh mana seluruh strategi itu benar-benar bekerja di lapangan. Sebab, jika setiap tahun pola yang terjadi masih sama, hotspot bermunculan, api membesar, petugas dikerahkan, masyarakat diminta waspada, lalu pemerintah kembali melakukan pemadaman.
“Maka sudah waktunya dilakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai penanganan karhutla hanya menjadi siklus tahunan, api muncul, petugas memadamkan, asap hilang, kemudian persoalan dilupakan sampai musim berikutnya,” cecarnya.
Masih dikatakan Eju, persoalan karhutla tidak cukup dijawab hanya dengan imbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan. Lebih penting lagi, sumber persoalan tidak selalu berhenti pada masyarakat kecil. Buktinya, Kementerian Kehutanan pada 24 Agustus 2026 mengungkap penyelidikan karhutla di Mempawah yang bermula dari laporan hotspot berkembang menjadi perkara dugaan perambahan kawasan hutan, dengan PT MAP ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 14 Agustus 2026.
“Jika penegakan hukum mampu menelusuri hotspot hingga menemukan dugaan pelanggaran oleh korporasi, maka pendekatan serupa harus diterapkan secara konsisten kepada siapa pun yang terbukti menjadi penyebab kebakaran baik individu, kelompok, maupun korporasi,” ulasnya.
Dia menilai, yang dibutuhkan Kabupaten Mempawah bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar. Melainkan sebuah sistem pencegahan yang benar-benar bekerja, pemetaan risiko berbasis desa, pemantauan hotspot secara real time, ground check yang cepat, kesiapan sumber air, pengelolaan tata air gambut, patroli di kawasan rawan, penegakan hukum berbasis bukti, serta keterbukaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas setiap titik kebakaran.
Dia pun berharap masyarakat peladang juga harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi. Mereka perlu dilibatkan dalam sistem deteksi dini, diberikan pendampingan pembukaan lahan tanpa api atau teknik pembakaran terkendali sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus diberikan akses terhadap sarana dan teknologi yang memungkinkan mereka tetap bertani tanpa meningkatkan risiko kebakaran.
“Jangan hanya datang kepada masyarakat ketika asap sudah mengepul. Pemerintah harus hadir sebelum api muncul,” tegasnya lagi.
Dan hal yang tidak kalah penting, setiap investigasi karhutla harus menjawab pertanyaan sederhana tetapi fundamental, Di mana api pertama kali muncul, siapa yang menguasai lahannya, bagaimana api bermula, kondisi tata airnya seperti apa, apakah terdapat aktivitas pembukaan lahan, dan siapa yang memperoleh manfaat dari perubahan penggunaan lahan tersebut?.
Dengan demikian, lanjut Eju, penanganan karhutla tidak berubah menjadi perburuan kambing hitam, melainkan menjadi proses mencari akar masalah dan pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Karena, kabut asap tidak mengenal status sosial baik itu peladang, pekerja, anak sekolah, pedagang, pejabat ataupun pengusaha, semua akan menghirup udara yang sama.
Jika strategi lama terus diulang sementara kebakaran terus berulang, mungkin masalahnya bukan hanya pada api. Mungkin strategi penanganannya yang sudah waktunya dievaluasi.
“Stop salahkan peladang, stop mencari kambing hitam. Saatnya mengevaluasi tata kelola lahan, efektivitas pencegahan, kesiapan infrastruktur, pengawasan kawasan, serta konsistensi penegakan hukum. Karena karhutla bukan sekadar siapa yang menyalakan api. Karhutla adalah persoalan tata kelola. Dan tata kelola adalah tanggung jawab pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan,” tandasnya.(*)

















